Agus: Berkaca pada Tahun 2004, KIH Masih Bisa Dapat Pimpinan AKD jika Kooperatif

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Indonesia Hebat dinilai masih bisa mendapatkan kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR (AKD) lainnya jika bersikap kooperatif dan mau bekerja sama dengan Koalisi Merah Putih.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan, pada 2004 silam, Partai Demokrat yang memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2004 tidak mendapatkan kursi pimpinan apa pun di DPR. Kursi pimpinan saat itu, kata dia, "disapu bersih" oleh fraksi-fraksi yang berseberangan dengan pemerintah.

"Saat itu, kondisinya persis seperti ini. Tapi, saat itu kami menggunakan kekuatan legal formal," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Tidak sampai satu tahun, kata dia, akhirnya suasana kembali mencair. Kursi-kursi pimpinan di setiap komisi dan AKD dibicarakan kembali. Akhirnya, Demokrat mendapatkan beberapa kursi pimpinan komisi dan AKD. Namun, pimpinan DPR dan MPR ketika itu tetap tidak berubah.

"Saya sendiri saat itu jadi Ketua Komisi VI," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Dia berharap, KIH yang membentuk DPR tandingan bisa menunjukkan sikap serupa. Segala permasalahan, kata dia, dapat dibicarakan baik-baik dan harus berlandaskan hukum.

"Kalau KIH mau bekerja sama, masih bisa melakukan pembahasan, pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan masih bisa berubah," ujar Agus.

Setelah mendapatkan kursi pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019, KMP bersama F-Demokrat juga menyapu bersih pimpinan komisi dan AKD. (Baca: Ini Susunan Pimpinan Komisi yang Dikuasai Koalisi Merah Putih)

Tak terima dengan hal itu, kubu KIH membentuk pimpinan DPR sendiri dan melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini. Ida Fauziah dipilih sebagai ketua dan empat wakil ketua, yakni Effendi Simbolon (PDI-P), Iskandar Prasetyo (Partai Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Supiadin (Nasdem).