Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahap Pertama, 1 Juta Kartu Indonesia Sehat, Pintar, dan Keluarga Sejahtera akan Dibagikan

Kompas.com - 29/10/2014, 17:06 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan sekitar 1 juta kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera akan dibagikan dalam tahap pertama. Puan menjanjikan 1 juta kartu tersebut bisa dibagikan pada pekan pertama November hingga Desember.

"Peluncuran kartu Indonesia sehat dan pintar merupakan salah satu janji presiden dan wakil presiden. Ini memang harus diluncurkan secepatnya dan jadi prioritas hingga bisa dinikmati rakyat dan rakyat sejahtera," kata Puan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (29/10/2014) seusai mengikuti rapat dengan Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri lainnya.

Puan mengaku telah melaporkan persiapan peluncuran kartu tersebut kepada Wapres Jusuf Kalla. Menurut Puan, kartu ini akan diluncurkan pada 7 November dan diberkan kepada keluarga pra sejahtera yang belum mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa program Kartu Indonesia Sehat, Pintar, dan Keluarga Sejahtera tidak akan tumpang tindih dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program Kartu Indonesia Sehat ini, menurut Puan, justru akan melengkapi JKN.

"Ada pengobatan penyakit yang bertambah yang tadinya tidak di-cover Jamkesmas," kata Puan.

Dengan Kartu Indonesia Sehat, kata dia, bukan hanya warga yang sakit yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Kartu ini juga mengakomodasi pencegahan penyakit. Mengenai anggaran untuk 1 juta kartu tersebut, Puan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.

Dalam rapat dengan Wapres hari ini, kata dia, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa anggaran untuk peluncuran kartu Indonesia sehat, Indonesia pintar, dan keluarga sejahtera sudah disetujui DPR.

"Dari mana ini kita akan bicara lebih detil lagi dengan Kemenkeu, kita akan bicara dengan menteri pendidikan, menteri kesehatan, mengenai anggaran, teknisnya di kementerian terkait," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com