Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Fraksi PPP "Ngamuk" di DPR

Kompas.com - 28/10/2014, 22:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Sidang paripurna pemilihan alat kelengkapan Dewan di DPR, Selasa (28/10/2014) sore, berlangsung ricuh. Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar secara tiba-tiba membalikkan dua meja di ruang sidang sesaat setelah pimpinan sidang, Agus Hermanto, menutup sidang tersebut.

Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya, M Romahurmuziy, mengatakan bahwa kejadian itu dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap respons DPR atas keberatan dari kelompoknya. Ia menuturkan, sejak awal, Fraksi PPP telah menyampaikan interupsi keberatan atas perubahan susunan fraksi yang diajukan ke dalam paket alat kelengkapan Dewan (AKD). Menurut dia, susunan fraksi yang disampaikan pimpinan sidang merupakan paket yang diajukan kelompok yang dipimpin Suryadharma Ali.

Romy, sapaan Romahurmuziy, menyatakan bahwa pada 1 Oktober lalu, DPP PPP telah melayangkan surat ke DPR bahwa susunan fraksi berdasarkan hasil pengesahan sidang paripurna sebelumnya. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi dan dirinya saat masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PPP.

"Kemudian, tanggal 21 Oktober telah dilakukan RPH (rapat pimpinan harian) hasil Muktamar Surabaya yang menyatakan susunan fraksi lengkap, melengkapi susunan fraksi sebelumnya paling tidak terdiri dari ketua, sekretaris, wakil, dan bendahara," kata Romy saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional PPP di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Menurut Romy, pimpinan DPR tidak mengindahkan surat yang dilayangkan pengurus PPP dari kelompok pendukungnya tersebut. Pimpinan justru membacakan susunan Fraksi PPP versi Suryadharma.

"Berkali-kali interupsi kita layangkan, tapi mic di jajaran Fraksi PPP dimatikan yang menunjukkan settingan yang sudah disiapkan oleh pimpinan sebelum rapat dimulai," ujarnya.

Ia menegaskan, Fraksi PPP menarik semua susunan alat kelengkapan Dewan, baik komisi maupun badan, yang dibacakan pimpinan sidang hari ini. Ia menyebut susunan itu ditetapkan secara sepihak tanpa ada konfirmasi dari Fraksi PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com