Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Belum Umumkan Kabinet, Fadli Zon Sebut biar Lambat asal Selamat

Kompas.com - 24/10/2014, 14:13 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
— Lima hari setelah dilantik sebagai Presiden, Joko Widodo (Jokowi) belum juga mengumumkan susunan kabinetnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat bahwa Jokowi tidak perlu tergesa-gesa dalam menyusun kabinet.

"Saya kira tidak ada masalah. Saya kira perlu kehati-hatian. Lebih bagus biar lambat asal selamat," kata Fadli di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (24/10/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut Fadli, tindakan Jokowi mempertimbangkan secara matang rekomendasi KPK dan PPATK terhadap para calon menteri adalah langkah positif. Nantinya, siapa saja yang dipilih sebagai menteri sudah melewati beberapa tahapan dan langsung bisa bekerja.

"Masih ada waktu untuk bentuk kabinet. Kita beri waktu sesuai koridor yang ada. Saya kira rakyat ingin melihat keseriusan Presiden," kata Fadli.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menambahkan, Jokowi memang punya waktu 14 hari sejak dilantik sebagai Presiden untuk menyusun kabinet lalu mengumumkannya.

"Jangan lupa, chief executive adalah presiden, bukan wakil presiden. Masih ada waktu untuk bentuk kabinet. Kita beri waktu sesuai koridor yang ada. Saya kira rakyat ingin melihat keseriusan Presiden," katanya.

Hingga kemarin, proses seleksi calon menteri masih terus dilakukan. Sejumlah kader partai politik pendukung Jokowi yang bakal menjadi calon menteri dipanggil ke Istana Merdeka. Belum ada kepastian kapan susunan kabinet akan diumumkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com