Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Tak Persoalkan Calon Menteri yang Diberi Tanda Kuning Muda oleh KPK

Kompas.com - 21/10/2014, 11:52 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempersoalkan tanda kuning muda yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada nama calon menteri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Menurut JK, pemberian tanda kuning oleh KPK sedianya tidak menghalangi seseorang untuk menjadi menteri. Tanda kuning tersebut, menurut JK, berarti kalau calon menteri tersebut pernah dilaporkan masyarakat.

“Kalau Anda baca keterangan Zul (Wakil Ketua KPK Zulkarnain) hari ini soal merah dan kuning, tentu punya tingkatan. Kuning muda itu ada aduan masyarakat. Kalau semua aduan masyarakat menyebabkan orang terhalang kan bahaya, mesti ada praduga tak bersalah,” kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Meski demikian, JK dan Jokowi tetap mempertimbangkan hasil penelusuran KPK atas rekam jejak para calon menteri tersebut, terutama jika ada tanda merah yang diberikan KPK. Warna merah menandakan calon menteri tersebut berisiko tinggi dan berpotensi terlibat kasus dugaan korupsi.

Saat ditanya apakah ada tanda merah yang diberikan KPK kepada nama-nama calon menterinya, JK mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu,” ucap dia.

KPK memberi warna kuning hingga merah pada nama-nama calon menteri yang diajukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Warna-warna itu menandai adanya potensi keterkaitan nama tersebut dengan kasus dugaan korupsi. Hasil penelusuran KPK terhadap nama-nama calon menteri tersebut telah diserahkan kepada Jokowi.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, pihaknya menelusuri rekam jejak calon menteri tersebut dengan membuat profil. Hal yang ditelusuri di antaranya apakah ada kaitan tokoh tersebut dengan kasus-kasus dugaan korupsi serta ketaatan tokoh itu terhadap aturan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketaatan terhadap aturan itu seperti melaporkan hadiah yang diterimanya kepada KPK serta menyampaikan kepada KPK laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

KPK juga menghimpun laporan masyarakat terkait rekam jejak para calon menteri. Saat ditanya apakah tim penyelidik atau penyidik ikut menelusurinya, Zulkarnain mengatakan bahwa tim penyidik atau penyelidik ikut mengusut jika ada nama yang berpotensi korupsi. Zulkarnain tidak menyebutkan apakah ada calon menteri yang berpotensi korupsi atau tidak.

Ia juga enggan mengomentari nama Rini Soemarno dan Sri Mulyani, yang disebut-sebut masuk bursa calon menteri Jokowi-Kalla. KPK berharap Jokowi-Kalla tidak memilih menteri yang nantinya bakal bermasalah. Rini pernah dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bagi beberapa obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Adapun Sri Mulyani berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi Bank Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com