Jokowi Diminta Wajibkan Menterinya Laporkan Keuangan Tiap Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch meminta agar presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyusun kabinetnya mendatang. Hal ini sebagai bagian dari proses untuk membentuk kabinet yang transparan dan akuntabel.

"Yang paling penting menciptakan pemerintahan yang bebas dari orang-orang yang korupsi," ujar peneliti ICW, Donal Fariz, seusai konferensi pers bertema "Jangan Pilih Anggota Kabinet Bermasalah", di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014).

Menurut Donal, Jokowi harus memastikan menteri-menteri yang nantinya dipilih tidak bermasalah atau terlibat dengan kasus korupsi. Hal tersebut penting agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ke depan tidak tercoreng kredibilitasnya dengan persoalan korupsi.

"Agar tidak ada persoalan korupsi yang dilakukan menterinya ataupun yang terjadi di kementeriannya," ucap Donal.

Peneliti ICW lainnya, Firdaus Ilyas, meminta kepada pemerintahan Jokowi-Kalla untuk membuka mekanisme pengawasan publik. Hal tersebut diperlukan guna menjaga transparansi dalam pemerintahan Jokowi-Kalla. (Baca: ICW Nilai SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi dalam Susun Kabinet)

"Misalnya, menyuruh kabinetnya mengumumkan laporan keuangannya tiap tahun," ujar Firdaus.

Proses seleksi calon anggota kabinet mendatang tidak dilakukan secara terbuka. Hanya, Jokowi memang melibatkan KPK dan PPATK. Sebanyak 43 nama sudah diserahkan kepada kedua lembaga tersebut. (Baca: Jokowi Serahkan 43 Calon Menterinya kepada KPK dan PPATK)