Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka Rela Menginap demi Amankan Pelantikan Jokowi-JK

Kompas.com - 17/10/2014, 07:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Konsentrasi pengamanan menjelang hari pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Senin (20/10/2014) mendatang tak hanya menjadi fokus TNI/Polri. Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, juga siap bekerja ekstra untuk melancarkan "hajatan" lima tahunan tersebut.

Bagi Pamdal Gedung MPR/DPR, pelantikan presiden dan wakil presiden adalah acara sakral yang menguras energi, sekaligus membanggakan karena seperti menjadi "tuan rumah" dari peristiwa bersejarah tersebut. Komandan Pamdal Gedung MPR/DPR Tamamudin mengatakan, ia telah mengeluarkan instruksi kepada semua personel pamdal untuk siap siaga sejak H-2 hingga acara pelantikan selesai.

Semua personel diminta tidak meninggalkan Kompleks Gedung Parlemen demi menjamin kelancaran persiapan dan hari pelantikan.

"Dari dua hari sebelum hari H, kami minta kekuatan full, semuanya menginap di Gedung DPR," kata Tamamudin kepada Kompas.com, Kamis (16/10/2014).

Jumlah Pamdal Gedung MPR/DPR yang disiagakan mencapai 490 personel. Dari jumlah itu, sekitar 430 personel disiapsiagakan di Kompleks Gedung Parlemen, sementara sisanya dibagi untuk menjaga kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulu Jami, Jakarta Selatan, serta wisma DPR RI di Kopo, Cisarua, Bogor.

Untuk tempat beristirahat selama menjaga hari persiapan dan pelaksanaan pelantikan Jokowi-JK, kata Tamamudin, beberapa ruang disediakan di basement Gedung Nusantara I dan II. Ruang tersebut biasa digunakan untuk tempat beristirahat bagi pamdal, khususnya pada setiap kegiatan besar yang memerlukan penjagaan ekstra.

Secara teknis, Pamdal Gedung MPR/DPR akan fokus berjaga di ring I, II, dan III. Semua tamu yang masuk ke dalam Kompleks Gedung Parlemen harus melalui pemeriksaan ketat demi menjaga tak terjadinya hal yang tidak diinginkan.

"Kami ingin memastikan semuanya aman. Kami ingin membantu tugas TNI dan Polri dalam acara pelantikan ini," ujarnya.

Ditemui secara terpisah, salah seorang anggota pamdal, Agung, mengatakan, bekerja dengan jam kerja ekstra menjadi risiko yang harus diterima. Jika bekerja pada hari-hari biasa dilakukan selama delapan jam, maka untuk hari-hari khusus, seperti pelantikan presiden dan wakil presiden, ia harus siap jika sewaktu-waktu diminta lembur.

"Iya, waktu kerjanya bertambah, tetapi harus siap," kata Agung.

Sementara itu, personel lainnya, Ade, mengatakan, ia telah memiliki pengalaman bertugas pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden. Pada tahun 2009, ia ikut menjaga jalannya persiapan hari pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden.

Ade mengaku telah terbiasa mengamankan jalannya acara-cara besar yang dilaksanakan di Gedung MPR/DPR. Bahkan, saat hari pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2014-2019 lalu, ia harus menginap di Kompleks Gedung Parlemen selama empat hari.

"Waktu pelantikan (anggota) DPR, saya empat hari enggak pulang, nginap di (ruangan) basement Nusantara II," ujarnya.

Tugas personel pamdal di Gedung Parlemen memang terbilang gampang-gampang susah. Pekerjaan menjadi mudah jika tamu yang masuk ke area gedung parlemen mau menaati aturan, sedangkan kerumitan dan perasaan serba salah terjadi saat tamu-tamu yang masuk tak mengerti aturan serta tak mau mengindahkan imbauan pamdal.

Pelantikan Jokowi-JK akan digelar pada Senin (20/10/2014) pagi. Banyak tokoh penting yang akan hadir, mulai dari tokoh nasional sampai pimpinan atau utusan negara sahabat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com