Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Rekomendasi untuk Kapolri dan Panglima TNI Terkait Kasus Batam

Kompas.com - 14/10/2014, 13:04 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim investigasi gabungan antara TNI dan Polri yang menyelidiki kasus bentrokan di Batam, Kepulauan Riau, merekomendasikan sejumlah hal untuk ditindaklanjuti kedua institusi tersebut. Rekomendasi telah diserahkan kepada TNI dan Polri.

"Sekali lagi, tim gabungan ini untuk mencegah keberpihakan. Pada Jumat lalu, tim telah menyampaikan hasil investigasi tersebut dan memberikan rekomendasi bagi pimpinan TNI dan Polri," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya dalam konferensi pers di Media Center Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Fuad menyebutkan, ada dua rekomendasi yang diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol Sutarman. Pertama, pimpinan Polri diminta untuk segera melakukan proses hukum terhadap AKP OYP, yang diketahui telah mengeluarkan tembakan, dan melukai dua anggota TNI, saat dilakukannya penggerebekan di sebuah gudang penyimpanan BBM ilegal, di Batam, Kepulauan Riau. Kedua, pimpinan Polri diminta untuk melakukan tindak lanjut terhadap pelaku penembakan dua anggota TNI lainnya, yang terjadi di depan Markas Brimob, Batam, Kepulauan Riau.

Hingga saat ini, menurut Fuad, belum diketahui siapa anggota Brimob yang menjadi pelaku penembakan. Namun, menurut tim investigasi, saat kejadian, terdapat 12 anggota Brimob yang menggunakan senjata.

"Kami minta mereka dihukum sesuai dengan kesalahan," kata Fuad.

Adapun bagi Panglima TNI Jenderal Moeldoko, tim investigasi merekomendasikan untuk segera dilakukan proses hukum terhadap tiga orang anggota TNI yang diketahui terlibat dalam bisnis pengamanan gudang bahan bakar minyak bersubsidi ilegal di Batam, Kepulauan Riau.

"Setelah ini, satuan akan bergerak dan semua yang terlibat akan langsung diproses. Nanti akan muncuk saksi internal dan eksternal," kata Fuad.

Dalam konferensi tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Pol Ronny F Sompie mengatakan, yang paling utama dari hasil investigasi itu bahwa situasi di Batam dan Kepulauan Riau sudah kondusif. Kehadiran tim investigasi, kata Ronny, juga memperkuat situasi keamanan dan ketertiban.

Sementara itu, berkaitan dengan penanganan kasus BBM ilegal, Ronny mengatakan, hal itu akan tetap berjalan. Hasil investigasi yang menyebut keterlibatan anggota TNI dalam penimbunan BBM ilegal tidak akan mengurangi penyidikan Polri terhadap kasus-kasus serupa di Batam.

"Distribusi BBM kini sudah semakin baik di Batam," kata Ronny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com