Jokowi-JK Diharap Andalkan Kekuatan Rakyat dalam Menjalankan Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) meminta agar presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, untuk membentuk kabinet rakyat. Jokowi-JK diminta bersekutu dengan rakyat dan mengandalkan kekuatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun kedepan.

"Kita akan lihat seberapa kuat rakyat mendukung Jokowi-JK," ujar Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia yang juga salah satu anggota GDRI, Ray Rangkuti, dalam diskusi berjudul "Pak Jokowi: Tinggalkan KMP, Bentuk Kabinet Rakyat Anti Mafia!", di Kafe Deli, Jl. Sunda No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).

Ray mengatakan, saat ini, Jokowi-JK hendaknya meninggalkan polemik dengan Koalisi Merah Putih dan meninggalkan ketergantungan terhadap partai, termasuk partai pendukung koalisi Indonesia Hebat. Jokowi-JK, kata dia, saat ini harus bergantung sepenuhnya pada dukungan rakyat. Dengan sikap seperti ini, lanjut Ray, Jokowi-JK akan berada pada posisi di luar pertarungan antara koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat.

Jokowi-JK tidak perlu khawatir dengan tekanan DPR dan partai-partai, termasuk partai pendukungnya, karena dengan menjalankan mandat dari rakyat dan konstitusi, Jokowi-JK akan dilindungi oleh rakyat dan konstitusi.

"Apabila DPR menghambat usulan kebijakan yang diajukan pemerintah demi kepentingan rakyat, Jokowi dapat menyampaikannya secara terbuka pada rakyat, agar rakyat dapat turut serta mengontrol atau menekan DPR," tutur Ray.

Untuk itu, Ray meminta agar Jokowi-JK mengedepankan transparansi dalam menjalankan pemerintahan, dan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan terhadap segala kebijakan yang berdampak pada kehidupan rakyat.

Sementara itu anggota GDRI lainnya, Jeirry Sumampouw, mengatakan, saat ini, Koalisi Merah Putih di parlemen mempunyai niat untuk menghalangi implementasi program pro rakyat milik Jokowi-JK. Jika hal tersebut terus dilakukan, nantinya Koalisi Merah Putih akan menghadapi kekuatan Jokowi-JK ditambah kekuatan rakyat.

"Yang terjadi ada adu kekuatan antara rakyat dan parlemen," ucap Jeirry.