Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Perdana DPR Ricuh, Krisna Mukti seperti Menonton Sinetron

Kompas.com - 02/10/2014, 14:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Krisna Mukti, mengaku terkejut dengan panasnya sidang paripurna pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (1/10/2014) hingga Kamis (2/10/2014) dini hari tadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Krisna bahkan seolah melihat adegan sinetron di layar kaca.

"Jadi, kayak anak TK yang rebutan mainan. Ada beberapa orang saya lihat, mencuri scene. Ya jadi kayak nonton sinetron di TV saja. Ha-ha-ha," ujar Krisna di Kompleks Parlemen, Kamis.

Pemain sinetron yang baru kali ini merambah ke dunia politik itu mengaku baru mengetahui bahwa dalam suatu rapat paripurna banyak kepentingan yang bercampur aduk. Layaknya adegan dalam sinetron, ucap Krisna, sejumlah tokoh tampak ingin menonjolkan diri.

"Ada juga yang ingin diberitakan, sampai harus menabrak aturan yang ada. Pokoknya banyak banget kepentingan itu tadi malam. Saya shock sebenarnya sebagai anak baru," ucap alumnus Sastra Belanda Universitas Indonesia itu.

Krisna mengaku tak pernah membayangkan bahwa pada hari pertamanya sebagai anggota Dewan langsung berhadapan dengan rapat yang berjalan panas. Pelatihan selama tiga minggu di Lemhannas, sebut dia, tidak pernah mengajarkan hal-hal yang harus dilakukan apabila rapat deadlock.

"Kaget seperti masuk di hutan belantara. Soalnya, tiga minggu belajar di Lemhannas enggak ada tuh pelajarannya. Di sana, kita belajar diskusi baik-baik, smooth aja. Tapi, ya ini pengalaman, excited juga, memicu adrenalin," ucap pria kelahiran Medan, 5 Februari 1970, itu.

Rapat penentuan pimpinan DPR tadi malam berlangsung alot lantaran adanya penolakan dari empat fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Nasdem. Empat fraksi itu bahkan akhirnya menyatakan walk out.

Akhirnya, pimpinan rapat Popong Otje Djundjunan yang memimpin rapat itu menetapkan paket yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih sebagai pimpinan DPR periode 2014-2019. Paket itu adalah Setya Novanto sebagai Ketua DPR, dan empat Wakil Ketua DPR, yaitu Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fadli Zon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com