Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Anggota DPR, Adian Napitupulu Tolak Menginap di Hotel Mewah

Kompas.com - 01/10/2014, 07:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengaku tak menginap di hotel bintang lima yang disediakan untuk anggota DPR terpilih periode 2014-2019. Setiap anggota DPR terpilih mendapat fasilitas hotel untuk menghadiri acara pelantikan mereka.

"Saya enggak dapat kamar, enggak mau," kata Adian, saat dijumpai usai menghadiri geladi bersih pelantikan anggota DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2014). Dia mengatakan tak memakai fasilitas kamar tersebut karena menolak membayar deposit Rp 1 juta.

"Logika saja, kami dipilih mengawasi anggaran negara ribuan triliun, mengawasi 17.000 pulau dan 200 juta lebih penduduk Indonesia. Masa pihak hotel tak percaya kami untuk urusan handuk, asbak, dan sandal hotel?" kecam Adian.

Karena tak menempati hotel yang disediakan, Adian akan berangkat langsung ke lokasi pelantikan dari rumah pribadinya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum akan menghelat pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 2014-2019 pada Rabu (1/10/2014). Sebanyak 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD akan diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat.

Jelang pelantikan, sejak Senin (29/9/2014), ratusan wakil rakyat ini diinapkan di tiga hotel bintang lima. Berdasarkan informasi yang diterima dari bagian Humas KPU, para anggota DPR dan DPD menginap di Hotel Gran Melia, The Sultan Hotel, dan Hotel Shangri-La.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com