Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PPP Indikasikan Akan Ada Partai Koalisi Merah Putih yang "Digoda" PDI-P

Kompas.com - 29/09/2014, 23:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP PPP Dimyati Natakusumah berharap, Koalisi Merah Putih dapat tetap solid dalam mengajukan calon pimpinan DPR mendatang. Pasalnya, ada kekhawatiran bahwa PDI Perjuangan akan mendekati salah satu partai Koalisi Merah Putih agar dapat mengusulkan calon pimpinan.

Dimyati menuturkan, secara aklamasi, Koalisi Merah Putih (KMP) unggul daripada parpol pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 lalu. Hal itu menyusul penolakan uji materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD oleh Mahkamah Konstitusi.

"Mungkin nanti ada salah satu (anggota KMP) yang digoda (PDI Perjuangan)," kata Dimyati di Kompleks Parlemen, Senin (29/9/2014).

Untuk diketahui, sistem paket berlaku dalam pengajuan calon pimpinan DPR. Unsur pimpinan DPR terdiri dari lima perwakilan fraksi, masing-masing akan menempati posisi seorang ketua dan empat wakil ketua.

Sementara itu, di dalam KMP terdapat enam partai yang lolos ke parlemen, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Adapun koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla terdiri dari empat partai yang lolos ke parlemen, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura.

Lebih jauh, ia menilai, keberadaan UU MD3 bagus bagi pemerintahan Jokowi-JK mendatang. Pasalnya, hal tersebut semakin memperjelas, mana saja partai yang akan menjadi partai oposisi dan mana yang akan menjadi partai koalisi.

"Kalau ini terjadi, bagus bagi pemerintahan Jokowi-JK. DPR bukan jadi pendukung pemerintah lagi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com