Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Gubernur Riau terkait dengan Alih Fungsi Hutan di Kuantan Singingi

Kompas.com - 26/09/2014, 20:24 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menduga uang yang diterima Gubernur Riau Annas Maamun dari pengusaha kelapa sawit Gulat Medali Emas Manurung terkait dengan pengurusan peralihan status hutan tanaman industri (HTI) seluas 140 hektar di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. KPK menetapkan Annas dan Gulat sebagai tersangka setelah keduanya tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di perumahan Citra Grand, Cibubur, Jakarta, Kamis (25/9/2014) sore.

"Jadi itu lokasinya HTI yang kemudian ditanami kelapa sawit maka diperlukan pengalihan fungsi hutan melalui area peruntukan lain (APL)" kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Menurut Abraham, lahan HTI seluas 140 hektar tersebut ditanami kelapa sawit. Agar tidak melanggar aturan, Gulat menginginkan agar lahan HTI tersebut diubah statusnya menjadi area peruntukan lain.

"Yang bersangkutan punya kebun kelapa sawit 140 hektare, jadi ada proses untuk menginginkan proses peralihan. Jadi kelapa sawit yang bersangkutan masuk kategori hutan tanaman industri, yang bersangkutan menginginkan ini dikeluarkan dan masuk APL," ujar Abraham.

Annas dan Gulat ditangkap bersama dengan tujuh orang lainnya. Setelah pemeriksaan 1x24 jam, KPK tidak menemukan bukti cukup untuk menetapkan tujuh orang lainnya sebagai tersangka. Ketujuh orang tersebut lalu dibebaskan KPK.

Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menyita uang 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta. "Jumlah keseluruhan alat bukti kurang lebih kalau dikurskan di Indonesia kurang lebih dua miliar," kata Abraham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com