Benahi Sektor Migas, Jokowi-JK Akan Rombak Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembenahan di sektor minyak dan gas bumi akan menjadi salah satu prioritas Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemerintahannya mendatang. Salah satu pembenahan yang akan dilakukan adalah merombak PT Pertamina Persero sebagai salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang mengelola sektor migas.

"Revolusi mental bagi pegawai BUMN migas untuk memperbaiki etos kerja. Pertamina harus bebas dari campur tangan politik praktis," kata Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto melalui siaran pers, Jumat (23/9/2014).

Hasto menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah mengubah bentuk Pertamina menjadi non-listed public company. Nantinya, Pertamina mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerja keuangan serta manajemen perusahaan kepada bursa. Dengan begitu, transparansi di tubuh Pertamina akan lebih mudah berjalan.

"Pertamina akan bertransformasi menjadi non-listed public company untuk meningkatkan kemampuan manajerial, finansial korporasi, dan SDM nasional," ujarnya.

Selain itu, lanjut Hasto, Pertamina juga akan diminta mengambil alih pengelolaan terhadap kontrak-kontrak yang akan segera habis. Pertamina juga akan lebih diprioritaskan dalam eksplorasi dan eksploitasi migas.

"Ini menuntut Pertamina untuk bekerja secara lebih profesional dan berkelas dunia di bawah pimpinan kalangan profesional yang memiliki integritas dan kapasitas tinggi serta siap bekerja keras," ujar Wasekjen PDI-P ini.

Pertamina juga, tambah Hasto, akan didorong untuk melakukan kerja sama business to business dengan perusahaan minyak dari berbagai negara. Hal tersebut juga akan diimbangi dengan kerja pemerintah yang melakukan government to government dengan negara-negara produsen minyak dan gas.

Hasto mengatakan, gagasan untuk merevolusi Pertamina ini muncul karena pemerintahan Jokowi- JK berkomitmen menjalankan politik energi sebagai komoditas strategis yang dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Menurut dia, setelah melakukan berbagai kajian dan berdiskusi dengan para pakar, Pokja Energi Kantor Tim Transisi memandang pengelolaan energi di Indonesia selama ini belum mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti apa yang dicita-citakan.