Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kami Harap Jokowi Menjaga Kepercayaan Masyarakat Papua"

Kompas.com - 13/09/2014, 15:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo diminta menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Provinsi Papua. Permintaan itu dilontarkan karena Jokowi dianggap telah berjanji menjadikan Papua sebagai provinsi yang masuk dalam skala prioritas untuk dibangun dan disejahterakan.

"Jokowi harus melihat Papua dengan hati. Buktikan janji kampanyenya untuk memprioritaskan Papua. Jokowi harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat Papua," kata seorang warga Papua, Frederika Koraih, yang mengaku sebagai bagian dari komunitas perempuan pembela HAM di Papua, Sabtu (13/9/2014), di Kantor Tim Transisi, Jakarta.

Warga lainnya, Fientje Jarangge, menuturkan, lebih dari 70 persen masyarakat Papua memilih Jokowi saat Pemilu Presiden 2014. Ia menganggap besarnya dukungan itu sebagai pijakan awal untuk Jokowi mempertahankan kepercayaan yang diberika oleh masyarakat Papua. Caranya, kata Fientje, adalah dengan menjamin penuntasan pelanggaran HAM di Papua.

Selain itu, Jokowi juga wajib bekerja lebih baik dibanding presiden-presiden sebelumnya dalam upaya meningkatkan pembangunan dan taraf kesejahteraan di Bumi Cenderawasih tersebut.

"Jokowi jangan hanya mendengarkan masukan dari Jakarta saja, dengarkan kami di Papua. Kami tidak memiliki kepentingan di kabinet. Kami hanya ingin duduk bersama, mencari solusi terbaik untuk Papua dengan berbicara dari hati ke hati," ujarnya.

Warga Papua yang datang ke Kantor Tim Transisi ditemui oleh Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto. Dalam pertemuan itu, kata Andi, dirinya menyampaikan bahwa ada kemauan besar dari Jokowi untuk membuat kebijakan untuk Papua berdasarkan kebutuhannya.

Andi menuturkan, Jokowi melalui Tim Transisi telah berupaya untuk menggali permasalahan di Papua. Tujuannya untuk menentukan solusi tepat dan efektif dalam menanggulangi banyaknya persoalan di sana.

"Masalah di Papua adalah infrastruktur, kesejahteraan, dan masalah dengan konflik yang begitu lama. Jokowi ingin memulainya dengan pendekatan hati," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com