Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pilpres Itu Hanya Kompetisi Politik, Bukan Peperangan... Harusnya Mereka Legawa"

Kompas.com - 10/09/2014, 17:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta partai dalam Koalisi Merah Putih mendukung program yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dukungan dari Koalisi Merah Putih dianggap akan memudahkan Jokowi-JK menjalankan program-programnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah menuturkan, imbas Pemilu Presiden 2014 membuat anggota partai Koalisi Merah Putih seperti melakukan perlawanan. Dalam hal ini, Basarah menilai sikap tersebut sebagai cerminan belum legawanya Koalisi Merah Putih dalam menerima kekalahan saat pilpres.

"Padahal, pilpres hanya sebuah kompetisi politik, bukan sebuah peperangan. Harusnya mereka legowo, dan memberikan kesempatan Jokowi-JK memimpin dengan baik," kata Basarah, Rabu (10/9/2014) di Jakarta.

Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, Koalisi Merah Putih harus kembali merajut silaturahim dengan Jokowi-JK beserta partai pendukungnya. Alasannya, misi pembangunan bangsa harus melibatkan semua pihak dan tidak dapat dilakukan satu kelompok tertentu.

Meski demikian, Basarah menyadari besarnya tantangan Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahannya nanti. Pasalnya, jumlah partai pendukung Jokowi-JK di parlemen masih minoritas dibanding jumlah kursi Koalisi Merah Putih yang pada Pilpres 2014 lalu mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Jumlah kursi mayoritas itu jangan sampai terkesan jadi alat untuk menghambat pemerintahan Jokowi-JK," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com