Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diprotes SBY, Gedung Lapas Khusus Teroris di IPSC Batal Digunakan

Kompas.com - 08/09/2014, 15:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
- Gedung Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana terorisme di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Jawa Barat, akhirnya batal digunakan. Pembatalan itu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap sel khusus napi teroris tersebut bakal membahayakan IPSC secara keseluruhan.

"Beliau keberatan jangan jadi LP khusus. Tapi kegiatan deradikalisasi akan jalan terus," ujar Kepala BNPT Ansyaad Mbaai di IPSC, Senin (8/9/2014).

Ansyaad sebelumnya sempat berdebat panjang dengan Presiden SBY. Dia menilai LP khusus napi teroris sangat diperlukan. Pasalnya, saat ini 28 kepala LP mengeluhkan keberadaan napi teroris yang justru mendoktrin napi biasa hingga sipir.

Oleh karena itu, Ansyaad mengatakan, BNPT membangun sel tahanan khusus yang terdiri dari 38 kamar dengan kapasitas 144 orang. Sel tahanan ini juga dilengkapi ruang konsultasi dengan ulama, psikolog, hingga para mantan napi teroris sebagai upaya deradikalisasi.

Namun, gedung yang sudah dibangun dan tinggal menyusun petunjuk teknis dengan Kementerian Hukum dan HAM itu tidak disetujui Presiden SBY. (baca: Anggap Berbahaya, Presiden dan Kapolri Tolak Lapas Teroris yang Sudah Dibangun di IPSC)

Ansyaad menuturkan, gedung itu tetap akan digunakan, tetapi hanya untuk program deradikalisasi. Jadi, nantinya napi teroris yang dinilai radikal dan militan akan dibawa ke IPSC untuk mendapat program deradikalisasi, setelah itu napi akan dikembalikan ke tahanan asalnya.

"Sementara untuk LP khusus nanti akan dibicarakan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com