Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan SBY Diminta Tuntaskan Kasus Munir

Kompas.com - 07/09/2014, 22:00 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati 10 tahun kematian aktivis Munir yang jatuh pada Minggu (7/9/2014), Sahabat Pembela Hak Asasi Manusia mengingatkan Pemerintah untuk mengusut tuntas dalang di balik pembunuhan Munir. Mereka meyakini hingga kini dalang pembunuhan Munir belum terungkap.

"Kita teman-temannya Munir, saya dulu direktur operasional di Imparsial, jadi kita lihat 10 tahun ini walaupun pembunuhnya sudah ada yang tertangkap tapi kan kasusnya belum selesai, dalangnya belum ada," kata mantan Direktur Imparsial Rusdi Marpaung yang juga sahabat Munir di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, Sahabat Pembela HAM menggelar refleksi kematian Munir melalui pembacaan testimoni, pembacaan sair terkait Munir, dan lagu-lagu yang mengingatkan peristiwa kematian Munir.

Testimoni akan disampaikan Sandyawan Sumardi dan Karlina Supelli. Sedangkan lagu-lagu akan dibawakan Ari dan Reda. Rusdi berharap cara ini bisa mengingatkan kembali masyarakat, dan Pemerintah akan kematian seorang aktivisi pembela HAM yang bernama Munir.

Dia berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir masa jabatannya bisa menuntaskan pengusutan kasus pembunuhan tersebut. Apalagi, kasus Munir menurut Rusdi belum usang. Para pelakunya masih hidup sehingga sedianya bisa diusut hingga tuntas.

Selama ini, menurut dia, kasus Munir hanya dijadikan alat politik untuk menarik simpati masyarakat dalam penegakkan HAM. "Kalau yang dikorbankan Polycarpus saja dan itu kan tidak fair kan. Waktu itu SBY ciptakan TPF (tim pencari fakta) pembunuhan Munir tapi hasilnya tidak pernah diumumkan di publik," tutur Rusdi.

Selain kepada SBY, Sahabat Pembela HAM berharap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadikan pengusutan kematian Munir ini sebagai agenda utama pemerinatahannya. Rusdi mengaku tidak yakin Jokowi bisa mengusut tuntas jika tidak didasari kemauan politik yang kuat.

"Saya enggak ada harapan yang terlalu besar kepada Jokowi tapi kita ingatkan terus ya. Boleh lah dia punya prestasi sebagai walikota, gubernur, tapi untuk presiden, dia harusnya bisa naik kelas," ucap Rusdi.

Apalagi, lanjut dia, pembunuhan Munir dilakukan dengan modus yang canggih. Rusdi juga mengingatkan agar Pemerintah, termasuk pemerintahan yang akan datang membuka hasil penyelidikan TPF kasus pembunuhan Munir.

Hingga kini, hasil penyelidikan TPF tersebut belum diungkap ke publik. Padahal, menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut.

Pada 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Otopsi yang dilakukan pihak berwenang di Belanda menunjukkan bahwa dia telah diracun dengan arsenik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Nasional
Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Nasional
DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

Nasional
Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Nasional
Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Nasional
Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Nasional
Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasional
Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com