Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/09/2014, 09:26 WIB


KOMPAS.com - DI dalam dan di luar istana, hari-hari ini, cukup meriah perbincangan tentang subsidi harga bahan bakar minyak dan promosi orang-orang yang menginginkan jabatan menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Jauh-jauh hari sebelum Jokowi ditetapkan menjadi calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014, promosi nama-nama untuk jabatan menteri kabinet itu telah dilancarkan sejumlah orang. Ketika kampanye Pilpres 2014 berlangsung, bisa dilihat foto-foto diri orang-orang itu. Foto-foto mereka disisipkan di antara foto atau gambar Jokowi-JK di spanduk-spanduk yang dipasang di tempat umum atau dekat kediaman Jokowi-JK.

Mungkin saja spanduk semacam itu dibuat sendiri oleh orang-orang yang ingin menjadi pejabat dalam pemerintahan Jokowi-JK, termasuk dalam kabinet.

Saat ini, orang-orang dekat Jokowi-JK banyak dibanjiri curriculum vitae atau CV (riwayat hidup singkat) orang-orang yang ingin menjadi menteri. ”Tumpukan tinggi kertas CV sudah masuk ke tempat saya,” ujar seseorang yang dekat dengan JK.

Sebagian besar CV atau riwayat hidup singkat para pemburu kursi menteri itu cenderung narsis, terlalu memuji diri sendiri atau mengajukan yang sangat baik tentang dirinya. Boleh narsis, tetapi apa mereka berani menjalani apa yang dikatakan Jokowi? Menurut Jokowi, menjadi menteri itu harus berani menghadapi mafia, tentu termasuk mafia minyak. KPK pun kini belum gencar menyerang mafia ini.

SBY puji JK

Tentang subsidi BBM, mari kita buka buku Selalu Ada Pilihan, tulisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah subjudul ”Harus Siap menghadapi Politik Aneh dan Ganjil”. Pada Juni 2013 lalu, SBY hadir dalam pertemuan para tokoh fraksi-fraksi partai koalisinya. Seorang tokoh partai besar dalam koalisi itu mengatakan, partainya akan mendukung kenaikan harga BBM yang akan diajukan pemerintah.

”Justru parpol yang tokoh besarnya bertemu dan berjanji kepada saya... menjadi penentang dan penantang yang luar biasa,” kata SBY.

SBY pun meragukan pemimpin redaksi media massa yang mengatakan akan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. ”Jangan-jangan justru yang diberikan ruang besar di televisi atau koran yang mereka pimpin yang menentang kenaikan harga BBM itu,” kata SBY.

Menurut SBY, tidak banyak tokoh yang konsisten dan kesatria soal sikap kenaikan harga BBM ini. Salah satu tokoh itu, kata SBY, adalah JK. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cucu SYL Bantah Pakai Uang Kementan untuk Biayai Perawatan Kecantikan, tapi...

Cucu SYL Bantah Pakai Uang Kementan untuk Biayai Perawatan Kecantikan, tapi...

Nasional
Ahmad Sahroni Disebut Kembalikan Uang Kementan Rp 820 Juta untuk NasDem Usai Diminta KPK

Ahmad Sahroni Disebut Kembalikan Uang Kementan Rp 820 Juta untuk NasDem Usai Diminta KPK

Nasional
Anak SYL Akui Terbiasa Terima Fasilitas Tiket Pesawat dari Kementan, Hakim: Tahu Tidak Itu Kebiasaan Buruk?

Anak SYL Akui Terbiasa Terima Fasilitas Tiket Pesawat dari Kementan, Hakim: Tahu Tidak Itu Kebiasaan Buruk?

Nasional
ICW Desak KPK Ajukan Banding Usai Hakim Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

ICW Desak KPK Ajukan Banding Usai Hakim Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

Nasional
MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

Nasional
KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

Nasional
Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

Nasional
Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

Nasional
Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

Nasional
Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

[POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

Nasional
Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Nasional
Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com