10 Tahun Tewasnya Munir, Canberra Melawan Lupa

JAKARTA, KOMPAS.com - September 2014. Sepuluh tahun lalu, tepatnya 7 September 2004, aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib tewas diracun di atas pesawat Garuda Indonesia yang menerbangkannya ke Amsterdam, Belanda.

Sepuluh tahun berlalu, kasusnya dianggap belum selesai. Kalangan aktivis hak asasi manusia menganggap, vonis majelis hakim atas Polycarpus Budiprihanto yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan bukanlah akhir dari peristiwa ini. Dalangnya belum terungkap, kata mereka.

Di Canberra, "perayaan" 10 tahun tewasnya Munir yang belum tuntas itu dikenang dalam sebuah perbicangan. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Canberra dan Indonesia Synergi menggelar diskusi bertajuk “Canberra Melawan Lupa.” Kenangan akan Munir menyeruak dalam perbincangan sekitar 80 orang, 5.396 kilometer dari Jakarta.

"Di Amerika, Munir adalah Martin Luther King," kata Usman Hamid dalam siaran pers yang diterima kompas.com, Selasa (2/9/2014).

Usman sangat dekat dengan Munir. Ia adalah aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), lembagai kemanusiaan yang didirikan dan dipimpin Munir. Selepas Munir pergi, Usman pernah memimpin lembaga itu. Usman juga pernah menjadi Sekretaris Tim Pencari Fakta Kasus Munir bentukan Presiden Susilo Bambang-Yudhoyono.

“Dia adalah orang yang sangat sopan dan rendah hati, tapi pada saat yang sama juga seperti tak mengenal rasa takut,” kenang Usman.

Dari mana keberanian itu muncul? Usman bercerita, suatu ketika Munir pernah berkata, “yang perlu ditakuti adalah rasa takut itu sendiri.” Frase yang sama pernah dikatakan mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, tahun 1933: “The only thing we have to fear is fear itself.”

Usman ingat, Munir pernah berpesan padanya, bahwa pembelaan pada seorang manusia semata-mata harus didasarkan pada kemanusiaan itu sendiri, bukan atas dasar agama, ras, atau golongan.

“Munir pernah berkata bahwa jika kamu menemukan korban di tempat kerja atau di jalanan, setiap orang memiliki kewajiban untuk memberi pertolongan tanpa menimbang apakah perbuatan itu sesuai dengan Qur’an atau Al-Kitab,” tutur Usman.

Munir dan demokrasi Indonesia

Sementara itu, ahli militer dan politik Indonesia dari Australia National University (ANU), Marcus Mietzner, yang juga hadir sebagai pembicara, mengatakan, Munir memiliki peran penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Munir bukan hanya aktivis pro-demokrasi dan HAM terdepan yang pernah dimiliki Indonesia modern, tapi juga, seorang pemikir.

Menurut Marcus, Munir mengalami pergeseran peran menjelang keberangkatannya ke Belanda. Sebelumnya Munir tampil terdepan membela dan mendampingi para korban pelanggaran HAM, seperti kasus 65, Talangsari, Tanjung Priok, Marsinah, dan penculikan aktivis. Belakangan, Munir muncul sebagai pencetus ide-ide mendasar tentang demokrasi modern di Indonesia.

Ketua Umum PPI Canberra, Shohib Essir, dalam sambutannya, menyatakan bahwa acara ini didasarkan pada tekad untuk menolak melupakan kekerasan yang terjadi di masa lalu. Ia mengajak para hadirin untuk menandatangi petisi kasus Munir yang dibuat Suciwati pada situs www.change.org/Munir. Petisi ini mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir.