Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Butuh 48 Kapal Perang

Kompas.com - 28/08/2014, 09:37 WIB


SURABAYA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan mencatat besaran kebutuhan ideal alat utama sistem senjata (Alutsista) untuk memperkuat keamanan perairan Indonesia sesuai rencana strategis mencapai 48 unit kapal, termasuk armada untuk perang.

"Dari puluhan kapal itu sebanyak 16 unit berupa kapal cepat rudal (KCR) 60 meter, 16 unit KCR 40 meter, dan 16 unit kapal patroli cepat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai menerima kapal pesanan TNI AL yang kedua, KCR 60 M dengan nama KRI Tombak-629, di Dermaga PT PAL Indonesia, di Surabaya, Rabu (27/8/2014), seperti dikutip Antara.

Mengenai pembangunan 16 unit KCR tersebut, kata Purnomo, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Apalagi, sampai sekarang kapasitas produksi PT PAL Indonesia hanya tiga unit kapal per tahun.

"Total KCR yang kami pesan tergolong multi role karena dipersenjatai dengan rudal, meriam, dan software yang bisa digunakan untuk perang elektronik," ujarnya.

Ia menambahkan, desain kapal yang dilengkapi sistem multi role itu diyakini mampu bertempur dengan mengantisipasi serangan udara, laut, maupun darat.

"Bahkan terhadap perang warfare sekalipun," katanya.

Pada kesempatan serupa, KSAL Laksamana Marsetyo menambahkan, pembangunan KCR 60 meter akan diserahkan ke PT PAL Indonesia sebagai Lead Integrator. Sementara, untuk KCR 40 meter nantinya akan dibangun di galangan kapal di Batam.

"Dengan demikian, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan produksi galangan kapal nasional," katanya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PAL Indonesia M Firmansyah Arifin mengemukakan, terkait pembangunan satu unit KCR 60 m tersebut membutuhkan dana Rp 125 miliar. Besaran tersebut hanya pembangunan fisik atau belum termasuk biaya persenjataannya.

"Kini KCR kedua pesanan TNI AL tersebut diberi nama KRI Tombak-629. Kapal itu dipesan di tempat kami dan hari ini diterima langsung Menhan, Purnomo Yusgiantoro," katanya.

Sebelumnya, lanjut dia, Kemenhan telah menerima kapal pertama pada 28 Mei lalu yang diberi nama KRI Sampari. Rencananya, kapal terakhir pesanan Kemenhan diserahkan pada September tahun 2014 dan sekarang masih dalam proses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com