Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Kami Akan Kritisi Program Jokowi yang Menyusahkan Rakyat

Kompas.com - 24/08/2014, 14:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menegaskan, partainya siap berada di luar pemerintahan saat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan pada Oktober 2014. Dengan menjadi oposisi, kata dia, partainya dapat mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-terhadap kesejahteraan rakyat.

"Kami akan mengkritisi setiap program pemerintah yang akan menyusahkan rakyat. Namun, kami akan mendukung apabila ada program yang baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa," kata Tantowi kepada Kompas.com, Minggu (24/8/2014).

Golkar, kata dia, akan tetap berada di dalam Koalisi Merah Putih untuk membangun kekuatan penyeimbang yang dapat mengontrol kebijakan pemerintah. Dengan kekuatan tersebut, Golkar akan bersikap kritis dan objektif untuk membantu pemerintah dalam bekerja.

"Golkar akan tetap berada di koalisi permanen Merah Putih membangun kekuatan penyeimbang yang kritis dan objektif bersama dengan enam parpol lainnya," kata juru bicara Golkar itu.

Tantowi menambahkan, Golkar menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait sengketa hasil Pilpres. Pasalnya, keputusan yang diambil MK bersifat final.

Internal Golkar tidak bulat mendukung sikap DPP Golkar untuk menjadi oposisi. Sebagian internal berharap Golkar bergabung dalam koalisi Jokowi-JK. Namun, untuk mengubah arah koalisi, perlu dilakukan perubahan kepengurusan DPP. Karena itu, sebagian elite mendesak digelarnya munas Golkar paling lambat Oktober 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com