Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Tradisi Golkar di Pemerintahan

Kompas.com - 24/08/2014, 08:44 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla mengatakan, tradisi Partai Golkar selama ini selalu berada di dalam pemerintahan atau mendukung pemerintah. Oleh karena itu, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar, musyawarah nasional digelar pada awal Oktober.

"Ini bukan pendapat saya. AD/ART Golkar yang menyatakan itu, dan tradisi Golkar sejak berdiri hingga sekarang ini, ya, memang begitu," kata JK, yang kini wakil presiden terpilih, bersama presiden terpilih Joko Widodo, kepada Kompas, Sabtu (23/8/2014), di Jakarta.

Menurut JK, di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, Golkar bukannya mendukung mantan ketua umumnya yang pada Pemilu Presiden 9 Juli lalu maju sebagai calon wapres mendampingi calon presiden Jokowi, melainkan memilih mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Namun, banyak teman Golkar yang tidak suka pilihan tersebut. Jadi, kalau sekarang banyak yang mendesak Munas Partai Golkar digelar awal Oktober, ya, wajar saja. Sebab, mereka, kan, pegangannya AD/ART dan tradisi Golkar selama ini," lanjut wapres periode 2004-2009 ini.

JK menyatakan, munas yang segera digelar akan dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang terjadi selama ini. ”Munas akan mempersatukan kembali kader dan elite Golkar yang terpecah agar bisa solid dan berkarya lagi,” tuturnya.

Soal rekomendasi Munas Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, tahun 2009, yang menyebutkan munas digelar pada 2015, JK mengatakan, derajat hukum rekomendasi berada di bawah AD/ART.

Ditanya siapa calon ketua umum Golkar yang akan didukung, JK yang tidak ingin menjadi ketua umum Golkar lagi menyatakan terserah munas.

Ironi Golkar

Secara terpisah, salah seorang kader Golkar yang dipecat, Poempida Hidayatulloh, khawatir, apabila Golkar terlambat merespons perkembangan politik setelah putusan sengketa perolehan suara di Mahkamah Konstitusi, yang menolak permohonan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta, kerugian justru di Partai Golkar sendiri.

"Munas harus segera diadakan untuk menyelesaikan masalah dan mengantisipasi masa depan dan arah Golkar. Jangan kepentingan segelintir elite Golkar merugikan Golkar secara keseluruhan organisasi," ujarnya.

Berdasarkan analisis Poempida, jika Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih, ironi politik Golkar akan terjadi. ”Masa Golkar harus beroposisi dengan kadernya dan mantan ketua umumnya sendiri,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, yang mendukung upaya elite dan kader Golkar untuk bergabung dengan Jokowi-JK. Hampir semua bupati, wali kota, dan gubernur asal Partai Golkar serta ormas partai diyakini punya aspirasi yang kuat untuk mendorong Golkar menjadi bagian dari pemerintah.

”Saya yakin, mayoritas kader Golkar yang duduk sebagai bupati/wali kota dan gubernur juga punya pemikiran yang sama, yakni melanjutkan sejarah dan tradisi Golkar sebagai pendukung pemerintah. Hal ini penting demi sinkronisasi program pembangunan dan pemerintahan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujarnya.

Anwar, yang juga Gubernur Sulawesi Barat, berharap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie segera melakukan pendekatan kepada presiden-wapres terpilih Jokowi-JK. Golkar tak perlu berlama-lama terlena dengan jargon koalisi permanen yang dideklarasikan pasangan Prabowo-Hatta. Cepat atau lambat, partai pendukung Koalisi Merah Putih dinilai akan berubah haluan untuk merapat ke pemerintahan Jokowi-JK.

”Ironis jika Golkar yang selama ini menjadi bagian dan pendukung pemerintah justru terlangkahi oleh manuver dari partai-partai lain. Bergabung dengan pemerintah berarti menyelamatkan Golkar dari keterpurukan yang berkepanjangan,” ujarnya.

Solid

Dihubungi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa mengatakan, pengurus Partai Golkar masih merasa solid untuk mendukung Koalisi Merah Putih meskipun JK berada di pemerintahan terpilih.

"Siapa bilang ada keresahan (di pengurus Golkar)? Kalau berada di luar pemerintahan, apakah buruk? Justru pengurus Golkar di daerah yang ingin penetapan Koalisi Merah Putih di daerah," katanya. (RYO/NAR/HAR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com