JK: Tradisi Golkar di Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla mengatakan, tradisi Partai Golkar selama ini selalu berada di dalam pemerintahan atau mendukung pemerintah. Oleh karena itu, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar, musyawarah nasional digelar pada awal Oktober.

"Ini bukan pendapat saya. AD/ART Golkar yang menyatakan itu, dan tradisi Golkar sejak berdiri hingga sekarang ini, ya, memang begitu," kata JK, yang kini wakil presiden terpilih, bersama presiden terpilih Joko Widodo, kepada Kompas, Sabtu (23/8/2014), di Jakarta.

Menurut JK, di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, Golkar bukannya mendukung mantan ketua umumnya yang pada Pemilu Presiden 9 Juli lalu maju sebagai calon wapres mendampingi calon presiden Jokowi, melainkan memilih mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Namun, banyak teman Golkar yang tidak suka pilihan tersebut. Jadi, kalau sekarang banyak yang mendesak Munas Partai Golkar digelar awal Oktober, ya, wajar saja. Sebab, mereka, kan, pegangannya AD/ART dan tradisi Golkar selama ini," lanjut wapres periode 2004-2009 ini.

JK menyatakan, munas yang segera digelar akan dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang terjadi selama ini. ”Munas akan mempersatukan kembali kader dan elite Golkar yang terpecah agar bisa solid dan berkarya lagi,” tuturnya.

Soal rekomendasi Munas Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, tahun 2009, yang menyebutkan munas digelar pada 2015, JK mengatakan, derajat hukum rekomendasi berada di bawah AD/ART.

Ditanya siapa calon ketua umum Golkar yang akan didukung, JK yang tidak ingin menjadi ketua umum Golkar lagi menyatakan terserah munas.

Ironi Golkar

Secara terpisah, salah seorang kader Golkar yang dipecat, Poempida Hidayatulloh, khawatir, apabila Golkar terlambat merespons perkembangan politik setelah putusan sengketa perolehan suara di Mahkamah Konstitusi, yang menolak permohonan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta, kerugian justru di Partai Golkar sendiri.

"Munas harus segera diadakan untuk menyelesaikan masalah dan mengantisipasi masa depan dan arah Golkar. Jangan kepentingan segelintir elite Golkar merugikan Golkar secara keseluruhan organisasi," ujarnya.

Berdasarkan analisis Poempida, jika Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih, ironi politik Golkar akan terjadi. ”Masa Golkar harus beroposisi dengan kadernya dan mantan ketua umumnya sendiri,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, yang mendukung upaya elite dan kader Golkar untuk bergabung dengan Jokowi-JK. Hampir semua bupati, wali kota, dan gubernur asal Partai Golkar serta ormas partai diyakini punya aspirasi yang kuat untuk mendorong Golkar menjadi bagian dari pemerintah.

”Saya yakin, mayoritas kader Golkar yang duduk sebagai bupati/wali kota dan gubernur juga punya pemikiran yang sama, yakni melanjutkan sejarah dan tradisi Golkar sebagai pendukung pemerintah. Hal ini penting demi sinkronisasi program pembangunan dan pemerintahan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujarnya.

Anwar, yang juga Gubernur Sulawesi Barat, berharap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie segera melakukan pendekatan kepada presiden-wapres terpilih Jokowi-JK. Golkar tak perlu berlama-lama terlena dengan jargon koalisi permanen yang dideklarasikan pasangan Prabowo-Hatta. Cepat atau lambat, partai pendukung Koalisi Merah Putih dinilai akan berubah haluan untuk merapat ke pemerintahan Jokowi-JK.

”Ironis jika Golkar yang selama ini menjadi bagian dan pendukung pemerintah justru terlangkahi oleh manuver dari partai-partai lain. Bergabung dengan pemerintah berarti menyelamatkan Golkar dari keterpurukan yang berkepanjangan,” ujarnya.

Solid

Dihubungi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa mengatakan, pengurus Partai Golkar masih merasa solid untuk mendukung Koalisi Merah Putih meskipun JK berada di pemerintahan terpilih.

"Siapa bilang ada keresahan (di pengurus Golkar)? Kalau berada di luar pemerintahan, apakah buruk? Justru pengurus Golkar di daerah yang ingin penetapan Koalisi Merah Putih di daerah," katanya. (RYO/NAR/HAR)