Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/08/2014, 03:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menyatakan partainya konsisten berada di luar pemerintahan bersama seluruh partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Partai ini sempat disebut sebagai salah satu partai yang bakal merapat ke kubu calon presiden-wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sudah jelas keputusannya, PAN tetap dalam koalisi merah putih (berada di luar pemerintahan)," kata Taufik, saat dijumpai di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam. Sikap itu diambil sekalipun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta terkait sengketa Pemilu Presiden 2014.

Taufik menegaskan, selama ini PAN dianggap belum memberikan sikap pasti karena masih menunggu putusan MK. Setelah putusan itu keluar, PAN berkomitmen bersama koalisi merah putih untuk berada di luar pemerintahan.

"Sekarang jalan dan sikap kami sudah solid di koalisi merah putih," ucap Taufik. Dia memastikan seluruh partai pendukung memiliki komitmen yang sama dan menyadari konsekuensi dari menjadi pihak yang menyeimbangkan dan mengawasi pemerintahan selanjutnya. 

Dalam naskah pernyataan yang dibacakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Kamis, para petinggi partai dalam koalisi turut membubuhkan tanda tangan. Dari PAN, selain Hatta yang juga adalah ketua umum partai ini, ada juga tanda tangan Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Hari Wibowo.

"Harapan" Jokowi

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan ada dua partai politik yang diperkirakan bakal merapat ke barisan partai yang mengusungnya. Dia menyebutkan, kedua partai itu adalah PAN dan Partai Demokrat.

"Saya ngomong apa adanya ya. Kemungkinan PAN dan Demokrat (merapat)," ujar Jokowi, yang sekarang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014) sore.

Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut sejak kapan komunikasi koalisinya dengan dua partai itu dilakukan, termasuk siapa saja yang menjadi jembatan komunikasi kedua partai tersebut. Akan tetapi, Jokowi menekankan, koalisi dijalankan dengan satu syarat.

"Syaratnya hanya satu, yaitu tanpa syarat. Itu saja," tegas Jokowi. Menurut Jokowi, membangun kekuatan di parlemen sangat penting. Dia ingin program-program prioritasnya bisa mulus melewati pembahasan maupun persetujuan di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com