Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Ketok Palu, SBY Akan Temui Presiden Terpilih pada Kesempatan Pertama

Kompas.com - 20/08/2014, 23:42 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Kesempatan Pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menemu presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014, begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/8/2014).

"Bertemu dengan presiden terpilih setelah putusan MK merupakan komitmen Presiden Yudhoyono yang akan dipenuhinya dalam kesempatan pertama yang memungkinkan," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Rabu (20/8/2014) malam, di Jakarta.

Pertemuan tersebut, kata Daniel, selain bertujuan agar terjadi peralihan kekuasan yang dapat menjadi preseden bagi suksesi kepemimpinan lima tahunan berikutnya, juga diharapkan dapat digunakan Presiden Yudhoyono untuk menyampaikan pandangannya tentang capaian dan pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan berikutnya.

"Komunikasi langsung itu merupakan prakarsa Presiden Yudhoyono sendiri," ujar Daniel. "Dari sanalah kesinambungan dan perbaikan diharapkan menjadi benang merah yang menghubungkan pemerintah saat ini dengan pemerintah mendatang."

Terkait putusan MK, Kamis, Daniel berpendapat siapa pun harus menghormati putusan tersebut sebagai bagian dari komitmen tak terpisahkan dari komitmen semua pihak menyukseskan pemilu presiden dan pilihan rakyat.

"Ambil hikmah dan pelajaran pentingnya agar ke depan demokrasi kita semakin berkualitas," ujar Daniel. Menurut dia, Presiden Yudhoyono sangat menaruh harapan, setelah putusan MK masyarakat dapat kembali bekerja seperti biasa pada upaya bersama mewujudkan Indonesia yang lebih baik, sesuai dengan kapasitas dan peran masing masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com