Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kronologi Pemecatan Agung Laksono sebagai Waketum Golkar

Kompas.com - 10/08/2014, 17:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Golkar memecat sejumlah pengurus partai karena dinilai melakukan langkah yang berbeda dari kebijakan partai. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Mohammad mengatakan, pemecatan tersebut dimulai saat rapat harian terbatas, Jumat (8/8/2014) lalu.

Rapat tersebut, tutur Fadel, diawali dengan paparan hasil kajian yang dilakukan tim internal yang dipimpin Mahyudin, Ketua DPP Partai Golkar bidang Organisasi dan Pengurus Daerah.

"Selanjutnya, dihasilkan beberapa nama yang memang sudah nyata-nyata ingin menunjukkan sikap berbeda dengan DPP Partai Golkar," kata Fadel di Jakarta, Minggu (10/8/2014) siang.

Peserta rapat harian tersebut menilai, nama-nama ini sudah lantang menyuarakan perbedaan pandangannya dengan Partai Golkar. Terlebih lagi, perbedaan tersebut disuarakan di media massa sehingga diketahui oleh publik.

"Maka diambil langkah-langkah non-aktifkan mereka dari kepengurusan Partai Golkar, bukan keanggotaan. Tujuannya agar organisasi lebih aktif dan solid," ujarnya.

Agung Laksono dipecat dari posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Golkar. Selain Agung, menurut politisi senior Golkar, Zainal Bintang, pemecatan juga dikenakan terhadap Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar Indra J Piliang, Ketua Bidang Pemuda DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai, dan sejumlah pengurus lainnya.

Sebelumnya, Golkar juga sudah mengeluarkan tiga kadernya dari keanggotaan partai, yakni Nusron Wahid, Poempida Hidayatullah, dan Agus Gumiwang. Ketiganya mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sementara itu, Partai Golkar secara resmi mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com