Jokowi Nilai Pemerintah SBY Tak Tegas soal Pembatasan BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tegas soal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kalau saya tegas-tegas saja. Mau naik (harga BBM bersubsidi), naik semuanya. Kalau saat ini, kan, di lokasi-lokasi tertentu saja (pembatasan), ya akhirnya gini, yang dibatasin di SPBU tengah kota, ya teriak," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Jokowi tak mengetahui kalkulasi pemerintah SBY mengapa pembatasan penjualan BBM bersubdisi dilakukan di waktu dan lokasi tertentu saja. Jika dirinya resmi menjadi presiden, Jokowi mengaku akan mengalkulasi dengan matang agar tidak terjadi kegamangan di masyarakat.

"Kalau saya tegas-tegas saja, (kalau) naik, naik semua. Tidak (naik), ya tidak semua. Kalau kalkulasinya sudah matang, kenapa tidak," lanjut Jokowi.

Namun, pernyataannya itu diakui Jokowi bukan bermaksud untuk membatasi BBM bersubdisi sepenuhnya jika dirinya resmi dilantik menjadi presiden nantinya. Jokowi mengaku perlu lebih dulu mengalkulasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

"Ya, kalau saya kan belum ngitung," kata Jokowi.

Sebelumnya, pada 1 Agustus, Pertamina tidak lagi menyalurkan solar bersubsidi di 26 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Jakarta Pusat. Total konsumsi solar bersubsidi di lokasi ini 90 kiloliter per hari.

Kemudian, pada 4 Agustus, Pertamina meminta semua SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali agar menjual solar bersubsidi hanya pada pukul 08.00-18.00 di kluster-kluster tertentu.

Kluster-kluster itu difokuskan di kawasan industri, pertambangan, perkebunan, dan wilayah yang dekat pelabuhan, yang rawan penyalahgunaan solar bersubsidi. Adapun di SPBU di jalur utama distribusi logistik tidak diberlakukan pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi.

Pada 6 Agustus, sebanyak 29 unit SPBU di jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi dan hanya menjual pertamax yang merupakan BBM nonsubsidi. Konsumsi premium bersubsidi di semua SPBU ini mencapai 725 kiloliter per hari. Dari jumlah itu, 27 SPBU ada di wilayah Marketing Operation Region III (Jawa bagian Barat) dan 2 SPBU di wilayah Marketing Operation Region V (Jawa Timur).

Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi mutlak diperlukan karena persediaan premium dan solar bersubsidi berdasarkan kuota yang ada sangat terbatas. Hingga Juli 2014, persediaan premium tinggal 42 persen dan solar bersubsidi tinggal 40 persen dari kuota tahun ini. Untuk premium diperkirakan akan habis pada 19 Desember 2014 dan solar bersubsidi pada 30 November 2014.