Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Wujudkan Janjinya Tanpa Dibayangi Pemerintahan SBY

Kompas.com - 05/08/2014, 08:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo ingin peralihan kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke dirinya berlangsung mulus. Dia pun membentuk rumah transisi. Tujuannya, begitu jadi presiden, Jokowi ingin langsung mewujudkan janji-janji kampanye saat pemilu presiden, tanpa dihalangi kepentingan pemerintah yang lalu.

Rumah transisi tersebut berada di kompleks elite Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi beserta lima orang anggota tim transisi meresmikan dibukanya kantor itu pada Senin (4/8/2014) kemarin.

Tim transisi terdiri dari seorang ketua dengan empat deputi. Tim itu diketuai Rini Sumarno. Adapun lima staf deputi yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Faisal Akbar, dan Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan.

"Tugasnya, mempersiapkan hal-hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan 2015," ujar Jokowi seusai peresmian kantor itu.

Fungsi kedua, lanjut Jokowi, mempersiapkan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden, misalnya pembentukan kabinet dan lain-lain. Fungsi ketiga, kata Jokowi, adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Sembilan Program Nyata Jokowi-JK atau Nawa Cita.

"Persiapan ini agar program-program prioritas bisa dipercepat, misalnya Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar," lanjut Jokowi.

Lobi pemerintahan SBY

Anggota deputi tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan bahwa tim transisi itu akan melobi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tersisa beberapa bulan di dalam hal kebijakan fiskal APBN 2015.

"Kita ingin tau apakah masih ada ruang fiskal di dalam APBN 2015 untuk bisa diprioritaskan program-program Jokowi-JK," ujar Andi.

Ruang fiskal ini, kata Andi, untuk mendukung sejumlah program yang pernah dijanjikan oleh Jokowi selama masa kampenye, antara lain Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Tim transisi akan berhubungan dengan tim yang dibentuk oleh pemerintahan SBY. SBY, sebut Andi, membentuk tim itu untuk memberi informasi ke tim transisi Jokowi-JK soal permasalahan birokrasi.

Kendati demikian, komunikasi itu tak dapat dilakukan dalam waktu cepat. Sebab, empat deputi yang ada di tim transisi tengah membentuk kelompok kerja. "Kita lengkapi struktur tim transisi dulu. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar, baru secara formal kita interaksi dengan tim pemerintahan SBY," tutur Andi.

"Head hunter" menteri

Jokowi pernah menyebut sudah membentuk tim head hunter untuk mencari siapa-siapa yang mengisi kursi menteri di kabinet. Jokowi pun memastikan head hunter menjadi bagian dari tim transisi. Namun, Jokowi enggan membuka komposisinya. Jokowi tidak ingin kerja tim terganggu lobi dan intervensi pihak lain.

"Yang saya buka lima orang ini saja," ujar Jokowi menunjuk kelima anggota tim transisi.

Jokowi mengakui bahwa semenjak tim transisi dicetuskan, sudah banyak pihak yang telah mengusulkan sejumlah nama untuk mengisi jabatan menteri kabinet Jokowi-JK. Namun, Jokowi masih menganggap bahwa pendapat tersebut hanya sebatas masukan atau usulan.

Seiring pihaknya menerima masukan nama, Jokowi-JK melalui head hunter tersebut akan mengidentifikasi persoalan yang ada di dalam birokrasi. "Sekarang, kita belum masuk ke nama. Kita ini baru identifikasi persoalan kelembagaannya apa. Baru nanti siapa yang duduk di kursi itu. Sampai itu kita putuskan, silakan yang usul menteri," ujar Jokowi.

Andi Widjajanto mewanti-wanti bahwa percuma jika ada pihak yang menawarkan nama-nama untuk mengisi kabinet pemerintahan Jokowi-JK. "Percuma nawar-nawarin menteri ke kami. Pak Jokowi sendiri yang akan menentukan itu," ujar Andi.

Rumah transisi berdiri di lahan seluas 600 meter persegi. Di rumah yang terdiri dari dua tingkat itu terdapat enam ruangan. Satu ruangan rapat utama ada di lantai dua, sementara sisanya berada di lantai satu. Di lantai satu terdapat ruangan khusus untuk Jokowi dan Jusuf Kalla. Kedua ruangan berada berhadap-hadapan. Rumah disewa, dengan nilai yang dirahasiakan, hingga Jokowi dilantik menjadi presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com