Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso Yakin Jokowi Akomodatif dalam Penyusunan Kabinet

Kompas.com - 28/07/2014, 19:59 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso yakin bahwa presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo akan akomodatif dan terbuka dalam memilih calon menteri. Meski demikian, saat ini belum ada pembicaraan mengenai nama-nama calon pengisi kabinet.

Sutiyoso mengatakan, partainya telah menyatakan mendukung Jokowi-JK tanpa syarat apa pun. Oleh karena itu, ia tidak ingin menuntut bagian dalam kabinet tersebut.

"Saya yakin Jokowi akomodatif. Jangankan kepada partai pendukung, sama masyarakat saja transparan," kata Sutiyoso seperti dikutip Tribunnews, Senin (28/7/2014).

Hari ini Wiranto dan sejumlah pimpinan partai pendukung Jokowi-JK bersilaturahim di kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kawasan Menteng, Jakarta. Hadir pula dalam acara itu Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto. PKPI dan Hanura merupakan dua dari lima partai yang mendukung pencalonan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden.

Wiranto mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai siapa saja yang akan masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Yang pasti, kata Wiranto, tidak ada istilah bagi-bagi kursi pada partai-partai koalisi pendukung pemenang Pemilu Presiden 2014 tersebut.

"Dari dulu dengan Bu Mega, Jokowi, dan JK, kita bicara kualitas, kredibilitas, dan profesionalisme. Tetapi belum ada pembicaraan saat ini," kata mantan Panglima ABRI tersebut sebagaimana dikutip Antara.

Meski Jokowi-JK sudah dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019, keduanya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com