Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Jenderal Budiman Tak Hadiri Pelantikan KSAD Baru di Istana?

Kompas.com - 25/07/2014, 17:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru, Jumat (25/7/2014). Penunjukan KSAD baru ini sekaligus pemberhentian terhadap Jenderal TNI Budiman yang akhirnya hanya ditempatkan sebagai perwira tertinggi di Mabes TNI.

Kini Budiman tak lagi memiliki posisi apa pun di TNI dan hanya menunggu masa pensiunnya yang jatuh pada 25 September 2014.

Prosesi pelantikan Gatot dilakukan pada Jumat pagi tadi di Istana Negara. Ketika itu, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko turut melihat pelantikan ini.

Namun, ada yang berbeda dengan pelantikan KSAD oleh Presiden pagi tadi. Jika pelantikan pejabat negara di Istana Negara selalu dihadiri mantan pejabat terdahulu, kini tak terjadi. Jenderal Budiman tak terlihat pada upacara pelantikan tadi, padahal, menurut informasi dari staf Istana, Jenderal Budiman turut diundang dalam pelantikan itu.

Padahal, Istana Negara adalah tempat yang sakral bagi seorang pejabat tinggi atau perwira tinggi di republik ini. Di sanalah ia akan dilimpahkan jabatan, seperti yang dialami Jenderal Budiman pada 30 Agustus tahun lalu.

Di tempat itu pula, Budiman yang baru saja dilantik mencium tangan Presiden SBY, layaknya mengucapkan terima kasih dan penghormatannya kepada Kepala Negara.

Mengapa Budiman memutuskan tak hadir dalam pelantikan penerusnya itu? Budiman enggan berkomentar panjang. Dia hanya memastikan tidak ada apa-apa terkait ketidakhadirannya itu tanpa menjelaskan lebih lanjut.

"Enggak ada apa-apa, cukup ya," ujarnya singkat seusai upacara serah terima jabatan di Mabes TNI AD, Jumat siang.

Pergantian KSAD ini cukup mengejutkan lantaran Budiman juga mengaku baru mengetahui pemberhentiannya itu dari kontak telepon Panglima TNI pada 21 Juli petang. Pada hari itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko memang secara tiba-tiba dipanggil menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketika itu, Presiden meminta Moeldoko segera memberikan nama pengganti KSAD Jenderal Budiman yang akan pensiun pada September 2014. Motif di balik pergantian KSAD baru ini pun menjadi pertanyaan. Pasalnya, Presiden SBY di hadapan 200 perwira tinggi Polri dan TNI sempat meluapkan amarahnya. Dia mengatakan bahwa saat itu ada upaya menarik jenderal aktif ke dunia politik.

"Dari informasi yang telah dikonfirmasikan, tentu bukan konfirmasi yang tidak ada nilainya, mengatakan, ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya," ucap Presiden.

Dari informasi itu, Presiden juga menyindir adanya jenderal aktif yang tidak lagi loyal kepada Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. "Bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian. Kan itu presiden kapal karam, lebih baik cari presiden baru yang bersinar. Dalam negeri yang kita cintai, kata-kata ajakan seperti itu hanyalah sebuah godaan," lanjut Presiden.

Dia pun tak segan meminta agar jenderal yang tergoda terjun ke dunia politik untuk terlebih dulu mundur. Hingga pada 21 Juli, Budiman mendapatkan kabar pemberhentiannya itu.

Istana telah membantah bahwa pemberhentian Budiman karena faktor politis. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan bahwa pergantian KSAD sudah direncanakan sejak lama. Pada acara serah terima jabatan kali ini, Panglima TNI Jenderal Moeldoko pun meminta agar tidak ada politisisasi di balik pergantian KSAD.

"Pergantian kepemimpinan TNI AD hari ini adalah bagian dari pembinaan personel TNI, sebagai suatu hal biasa dan tidak terkait dengan kepentingan politik, serta tidak untuk dipolitisasi," ujar Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan Soal Uang, Tapi Program

Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan Soal Uang, Tapi Program

Nasional
Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Nasional
[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

Nasional
MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

Nasional
Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com