Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Klaim Mayoritas Kader DPD I Desak Percepat Munas Golkar

Kompas.com - 18/07/2014, 15:10 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, mayoritas kader Golkar di DPD I Golkar telah mendesak Musyawarah Nasional Partai Golkar dipercepat. Ia menampik pernyataan Ketua Forum Silaturahmi DPD I Partai Golkar Ridwan Bae beberapa waktu lalu yang mengatakan DPD I tidak setuju pada wacana percepatan Munas.

"DPD I ada 33, dia cuma ada 1 orang. Mayoritas sudah mendukung, justru mereka mendesak jadi kita fasilitasi," ujar Yorrys saat dihubungi, Jumat (18/7/2014).

Yorrys menganggap upaya percepatan Munas ini perlu dilakukan karena merasa Golkar tengah mengalami masa terpuruk dengan berbagai kegagalan dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dengan mempercepat Munas, kata Yorrys, kejayaan Golkar bisa kembali seperti dulu.

"Ini silence majority karena pilkada hancur, pileg hancur, pilpres hancur, jadi gagal. Makanya bikin Munas saja, bukan Munas Luar Biasa," kata Yorrys.

Yorrys mengatakan, 24 Juli mendatang, seluruh DPD I se-Indonesia akan melakukan silaturahim dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Saat itu, imbuh Yorrys, akan terlihat seberapa besar kader yang menuntut percepatan Munas.

"Coba tanya Sulawesi Barat, Lampung, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, semua pada minta Munas. Kita hanya mau menyelamatkan partai," ujarnya.

Sebelumnya, tokoh Golkar lintas generasi ramai menyampaikan seruan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mempercepat Munas. Mereka memandang perlu adanya upaya penyelamatan partai yang diawali dengan menggelar Munas ke-9 selambat-lambatnya pada 4 Oktober 2014.

Politisi senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita pun yakin ada dukungan besar dari internal Golkar untuk menggelar Munas pada 2014. Ia menegaskan, Golkar tetap harus menggelar Munas tanpa tergantung siapa yang menjadi presiden terpilih kelak. Menurut Ginandjar, masa jabatan Aburizal telah mencapai batas akhir dan sesuai AD-ART, Munas Golkar harus digelar paling lambat 4 Oktober 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com