Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmikan RS Otak Nasional, SBY Banggakan Peningkatan RS Capai 600 Persen

Kompas.com - 14/07/2014, 12:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON), Senin (14/7/2014). Dalam sambutan peresmian rumah sakit ini, SBY memaparkan pencapaian pemerintahannya selama 10 tahun dalam bidang kesehatan.

"Sebagai hasil dari jerih payah kita dan dari kerja keras kita selama hampir 10 tahun ini, maka dengan gembira saya ingin mengabarkan bahwa rumah sakit telah bertambah 837, yang ini meningkat lebih dari 600 persen," ujar SBY.

Selain itu, SBY melanjutkan capaian pemerintah lainnya adalah pendirian puskesmas yang meningkat 600 persen, apotik yang berjumlah 1.056 unit atau meningkat 400 persen, dan mampu menghasilkan 76.523 dokter atau meningkat 200 persen dari pemerintahan sebelumnya.

"Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan semua pihak peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan di negeri tercinta ini," imbuh SBY.

SBY berharap agar RS PON yang diresmikannya hari ini bisa menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Dengan begitu, SBY berharap agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri.

RS Pusat Otak Nasional berdiri diatas lahan seluas 11.955 meter persegi di kawasan MT Haryano, Cawang, Jakarta Timur. RS PON ini dibangun sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan otak dan syaraf (neurologi).

Rumah sakit ini akan menjadi pusat rujukan nasional serta mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang neurologi. Pemancangan tiang pertama pembangunan rumah sakit ini dilakukan pada 1 November 2011 dan telah melakukan soft launching pada 1 Februari 2013 lalu.

Bangunan RS PON memiliki 11 lantai terdiri dari beberapa kategori ruang rawat inap, yaitu 2 kamar president suite, 18 kamar VVIP, 36 kamar VIP, 36 kamar tidur kelas I, 22 tempat tidur kelas II, serta 275 tempat tidur kelas III sebagai ruang rawat inap bagi pasien peserta PBI program Jaminan Kesejhatan nasional (JKN) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com