Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Menang di Sejumlah Negara

Kompas.com - 10/07/2014, 15:27 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangi Pemilu Presiden 2014 di sejumlah negara. Adapun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang di Libya.

Duta Besar Indonesia untuk Libya Raudin Anwar, Rabu (9/7/2014), mengatakan, dari 111 warga negara Indonesia yang memilih di negara itu, sebanyak 76 pemilih memberikan suara untuk Prabowo-Hatta dan 30 suara untuk Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Sebanyak 5 suara tidak sah.

Sementara itu, pasangan Jokowi-JK, antara lain, menang di Thailand, Hongkong dan Makau, Australia, serta Belanda.

Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hongkong Sam Aryadi menyebutkan, Jokowi-JK mengantongi 19.166 suara (75,4 persen) dan Prabowo-Hatta meraih 6.169 suara (24,3 persen). Penghitungan suara berlangsung di kantor Konsulat Jenderal RI di Causeway Bay, Hongkong.

”Prosesnya berlangsung lancar. Kini kami tengah mempersiapkan penghitungan suara lewat pos pada 10-14 Juli,” ujar Sam. Pemilih yang hadir 25.137 orang dari 114.662 orang yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) di seluruh Hongkong. Adapun yang memberikan suara melalui pos ada 18.126 orang.

Sementara di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok, Thailand, seperti diumumkan lewat akun Twitter resmi mereka, Jokowi-JK menang dengan 604 suara. Adapun Prabowo-Hatta mendapat 312 suara. Suara tidak sah 11 lembar.

Dari Australia, Sekretaris PPLN Sydney Akbar Makarti menyampaikan, dari 9.951 pemilih yang memberikan suara, 1.285 orang memilih Prabowo-Hatta dan 8.666 orang memilih Jokowi-JK. Adapun di KBRI Canberra, Sekretaris III KBRI Canberra Sezargerry Sumardi menginformasikan, dari 516 surat suara yang masuk, Prabowo-Hatta memperoleh 102 suara dan Jokowi-JK memperoleh 405 suara. Ada 9 surat suara tak sah.

Dalam pilpres yang digelar di KBRI Den Haag, Prabowo-Hatta mendapat 401 suara, dan Jokowi-JK meraih 1.927 suara.

Klaim sah

Harian Sydney Morning Herald Australia melaporkan, akademisi dari Universitas Nasional Australia, Canberra, Ed Aspinall mengatakan, kemenangan yang diklaim Jokowi adalah sah-sah saja. Klaim serupa dilakukan Prabowo.

Menanggapi hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, seperti Lingkaran Survei Indonesia, Center for Strategic and International Studies, serta Saiful Mujani Research and Consulting, yang hasilnya menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi-JK, menurut analis politik Kevin Evans seperti dilaporkan CNN, hasil perhitungan cepat di Indonesia biasanya akurat dengan margin of error 1-2 persen.

Menurut analis dari Bower’s Asia Group, Douglas Ramage, seperti dikutip CNN, pemilih mencari kepemimpinan yang tangguh dan yang tidak didapatkan dari presiden sebelumnya. ”Kedua kandidat meyakini Indonesia layak memperoleh bagian yang lebih besar dari kekayaan nasional mereka,” katanya. Ia menambahkan, kedua kandidat juga menyajikan visi yang lebih berwawasan Indonesia.

Masalah pertama dan terutama, seperti pada semua pemilu, adalah terkait ekonomi. Ekonomi Indonesia melambat dengan pertumbuhan 5-6 persen. Bank Dunia menyatakan, pertumbuhan itu tak cukup untuk menyediakan lapangan kerja bagi 15 juta warga Indonesia yang masuk angkatan kerja.

"Indonesia punya sumber daya manusia, sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, urbanisasi yang cepat, dan kelas menengah yang jumlahnya meningkat. Indonesia juga punya manajemen makro-ekonomi yang baik. Semua ini bisa mengangkat negara itu," kata Ndiame Diop, ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia. (JOS/LOK/DWA/SAM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com