Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/07/2014, 12:46 WIB
Catatan Kaki Jodhi Yudono

Seharusnya, setelah masa kampanye pilpres yang berlangsung selama sebulan, kita semua memasuki minggu tenang, seperti yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang secara resmi menjadikan tanggal 6-8 Juli 2014 sebagai masa tenang. Artinya, para kandidat, baik pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kala, dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apa pun.

Mereka yang dijagokan pun mengikuti ketetapan KPU. Pasangan Prabowo-Hatta memilih untuk memanfaatkan masa tenang dengan melakukan konsolidasi masa pendukung. Sementara itu, calon presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih melakukan umrah pada masa tenang kampanye, sedangkan Jusuf Kalla memilih pulang kampung.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengimbau agar pada masa tenang kampanye ini, para kandidat bisa menurunkan alat peraga masing-masing. "Mulai pukul 00.00 WIB, kami berharap semua tim kampanye dari masing-masing kandidat sudah mulai membersihkan alat peraga kampanye," kata Husni di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7/2014) malam.

Namun apa yang terjadi? Rupanya mereka yang menjagokan dua pasangan itu, sebagian justru tak mengindahkan ketetapan KPU.

Pada Minggu (6/7/2014) malam, tempo.co melaporkan, saat usai shalat tarawih di Masjid Al-Ikhlas, Kediri, minggu tenang pun mulai berubah menjadi minggu tegang gara-gara sang penceramah menyisipkan kampanye Prabowo dalam khotbahnya, Ahad malam itu. Kontan, jemaah riuh memprotes perilaku ustaz tersebut.

Sementara itu, pada Minggu siang, nun di Hong Kong sana terjadi kekisruhan lantaran sekitar 500 orang tak diberi kesempatan untuk mencoblos dengan alasan tenggat waktu telah usai, seperti yang ditulis oleh pemilik blog Fera Nuraini. Kekisruhan ini sedikit banyak telah pula mengguncang ketenangan karena ada dugaan, mereka yang gagal atau digagalkan mencoblos adalah calon pemilih capres tertentu.

Fera menulis:
Pilihan Presiden 2014 yang dilaksanakan di Hong Kong pada hari Minggu, 6 Juli 2014 berakhir dengan aksi demo dari para BMI yang gagal mencoblos karena TPS sudah tutup.

Saya sendiri datang ke TPS jam 8.30 pagi dan antrian sudah memanjang. Antrian antara yang sudah mendapatkan undangan dan tertera nomor TPS serta jam berapa bisa nyoblos dengan mereka yang antri karena tidak terdata jadi satu. Padahal yang mendapatkan undangan tidak perlu antri dan bisa langsung masuk ke TPS.

Jadi kalau ada yang bilang mereka sengaja datang terlambat itu salah. Saya salah satu saksi diantara banyak saksi yang sepanjang pencoblosan ada di TPS.

Sampai akhirnya terjadilah aksi dari kawan-kawan BMI yang tidak bisa mencoblos karena TPS tutup.

Namun, tulisan Fera atau laporan kawan-kawan Buruh Migran Indonesia (BMI) mengenai peristiwa tersebut, melalui status di Facebook atau video di YouTube, dibantah oleh Ketua Bawaslu RI Muhammad. "Secara umum berjalan lancar dan baik," kata Muhammad, seusai memantau keseluruhan proses pemungutan suara Pilpres 2014 di Hongkong, Minggu (6/7/2014) malam waktu setempat.

Menurut dia, meski ada sejumlah buruh migran Indonesia yang tidak dapat memillih karena telah melewati waktu pemungutan suara, PPLN telah bekerja dengan baik sesuai prinsip pemilu yang jurdil.

"Sebagian besar buruh migran Indonesia datang ke TPS lewat dari pukul 17.00 waktu setempat, padahal izin yang diberikan Pemerintah Hongkong bagi penggunaan fasilitas publik dari pukul 08.30 hingga 17.00," ungkap Muhammad seperti diberitakan Antara.

Tak cuma di dunia nyata, di Facebook pun, kampanye hitam masih gencar beredar. Seseorang mengunggah suara yang isinya mendiskreditkan Prabowo sebagai pemimpin yang temperamental dan dinilai tidak cocok memimpin negeri ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com