Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/07/2014, 15:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pers Bagir Manan menilai, keputusan harian The Jakarta Post mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 harus dihargai. Ini dengan catatan, Jakarta Post dapat memegang penuh profesionalitas dan tetap memberikan pemberitaan yang proporsional serta obyektif.

Bagir menjelaskan, pers memiliki hak untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dalam hal ini, ia menganggap The Jakarta Post memilih merepresentasikan kebebasannya dengan cara mendukung salah satu pasangan yang akan bertarung dalam pilpres.

"Saya kira dukungan itu sah saja, kita harus hargai kemerdekaan pers. Boleh memiliki kecenderungan, tetapi hormatilah etika jurnalistik, jangan memberitakan hal bohong," kata Bagir, saat dihubungi, Jumat (4/7/2014).

Bagir berharap, setelah harian berbahasa Inggris itu resmi menyatakan diri mendukung Jokowi-Kalla, ada peningkatan kebijakan dalam hal penyeleksian berita. Ia melanjutkan, jajaran redaksi di media tersebut harus memeriksa betul semua berita yang masuk dari wartawannya di lapangan. Tujuannya untuk menjamin agar berita yang akan diterbitkan telah memenuhi semua unsur jurnalistik, khususnya keberimbangan.

"Perhatikan semuanya, keberimbangan, kepentingan umum, semuanya harus dihitung sebelum berita benar-benar dimuat. Kalau memberitakan kabar bohong, maka akan terjadi malapetaka," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, harian The Jakarta Post memberikan sikap resmi untuk mendukung Jokowi-Kalla. Pernyataan itu dimuat dalam editorial The Jakarta Post yang terbit pada Jumat (4/7/2014).

Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat menjelaskan, dukungan kepada Jokowi-Kalla diberikan karena pasangan itu dianggap memiliki visi yang secara konsisten diperjuangkan oleh The Jakarta Post, yakni mengenai pluralisme, hak asasi manusia, reformasi, dan terbentuknya masyarakat sipil. Ia menjamin, medianya tetap profesional dan proporsional dalam memberitakan masing-masing capres-cawapres.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com