Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Jokowi Rebut Suara NU, Prabowo Suara Muhammadiyah

Kompas.com - 26/06/2014, 17:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Lingkaran Survei Indonesia memetakan basis dukungan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Hasilnya, basis dukungan dari kategori organisasi massa, Jokowi dan Prabowo sama-sama memiliki mesin di dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Jokowi-JK mendapat dukungan paling dominan dari Nahdlatul Ulama (NU), yakni sebanyak 46,2 persen. Sedangkan dukungan NU kepada Prabowo-Hatta, yakni sebesar 40,2 persen.

Di sisi lain, Prabowo-Hatta mendapat suara dominan dari kalangan Muhammadiyah sebesar 48,6 persen. Sementara Jokowi-JK mendapat dukungan Muhammadiyah sebesar 42,9 persen.

Meski sama-sama kuat di basis ormas Islam, kedua pasang calon itu memiliki basis pemilih yang berbeda jika dilihat dari kategori jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Dilihat dari jenis kelamin, pendukung Prabowo-Hatta paling banyak berasal dari kalangan laki-laki, yakni sebesar 43,2 persen.

"Prabowo disukai laki-laki karena karakternya yang maskulin, berani, dan tegas," ujar Peneliti LSI Fitri Hari dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Sementara pendukung Jokowi lebih banyak dari kalangan perempuan, yakni sebesar 48,1 persen. Kalangan perempuan, sebut Fitri, lebih menyukai karakter Jokowi yang sederhana dan merakyat.

Dilihat dari kategori tingkat pendidikan, Prabowo-Hatta mendapat dukungan dominan dari pemilih berpendidikan tinggi, yakni pemilih yang pernah kuliah dan di atasnya. Sementara Jokowi memiliki basis pendukung berpendidikan menengah ke bawah.

Survei ini dilakukan pada 1-9 Juni 2014 dengan melibatkan 2.400 pemilih di 33 provinsi. Metode penelitian dijalankan secara standar dengan teknik multistage random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka. Margin of error penelitian ini, yakni plus minus 2 persen. Survei dilengkapi dengan riset kualitatif melalui focus group discussion, in-depth interview, dan media analisis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com