Dituntut 3 Tahun Penjara, Eks Sekjen Kemenlu Bersikeras Tak Terima Uang

"Biar sampai kiamat pun saya katakan, tidak ada saya terima uang," kata Sudjadnan seusai sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Kedua anak buah yang dimaksud Sudjadnan yaitu Kepala Biro Keuangan Deplu Warsita Eka dan Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Sekjen I Gusti Putu Adnyana. Sudjadnan mengatakan, Eka dan Putu yang selama ini mengelola uang dan mengalokasikan adanya uang lelah. Keduanya juga menerima uang terkait penyelenggaraan pertemuan dan sidang itu.

"Semua diformat apa yang dilakukan dan kemudian saya ketiban, kejatuhan tanggung jawab," kata Sudjadnan.

Sudjadnan mengatakan, tidak ada bukti adanya uang lelah untuk Menteri Luar Negeri saat itu, Hassan Wirajuda. Menurut Sudjadnan, seharusnya Eka dan Putu yang duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor.

"Saya sudah sumpah, saya tidak terima uang. Saya teriak-teriak pada waktu itu. Saya sungguh. Anak cucu saya korbankan. Saya tidak terima uang. Sekali lagi, saya tidak terima uang," tegasnya.

Sudjadnan dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara. Jaksa juga meminta Sudjadnan membayar uang pengganti Rp 330 juta. Jaksa menilai Sudjadnan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang merugikan negara sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Jaksa menjelaskan, terdapat selisih sekitar Rp 12,7 miliar antara biaya penyelenggaraan 12 kegiatan yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban dan biaya riil yang dikeluarkan Deplu untuk melaksanakan 12 kegiatan internasional tersebut. Sebagian dari selisih anggaran itu dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak oleh Putu.

Uang tersebut kemudian diperuntukkan sebagai uang lelah yang dibagikan oleh Putu kepada Warsita Eka Rp 165 juta dan Putu sendiri sebesar Rp 165 juta, Kepala Bagian Pengendali Anggaran Suwartini Wirta Rp 165 juta, Sekretariat Rp 110 juta, dirjen yang membidangi kegiatan Rp 50 juta, direktur yang membidangi kegiatan yakni Hasan Kleib Rp 100 juta, Djauhari Oratmangun Rp 100 juta, dan Iwan Wiranata Admaja Rp 75 juta.

Selain itu, untuk kegiatan gala dinner atau makan malam kebudayaan dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menlu ASEAN ke-37 serta sidang-sidang pendukungnya sekitar Rp 1,45 miliar, membayarkan pajak PT Pactoconvex Niagatama sebesar Rp 500 juta pada tahun 2004, dan Rp 500 juta untuk tahun 2005, membayar jasa konsultan fiktif kepada PT Pactoconvex Niagatama Rp 450 jutadan PT Royalindo sebesar Rp 150 juta.

Kemudian, Sudjadnan menerima Rp 330 juta dan Menlu saat itu Hassan Wirajuda sebesar Rp 440 juta. Namun, uang itu atas perintah Sudjadnan disimpan oleh Putu. Jaksa KPK menganggap uang selisih yang digunakan Sudjadnan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sebagai total kerugian negara setelah dikurangi uang yang telah dikembalikan.

Menurut hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Departemen Luar Negeri sekitar 2007, uang kerugian negara yang telah dikembalikan jumlahnya sekitar Rp 1,653 miliar sehingga total kerugian menjadi Rp 11,091 miliar.