Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpora Roy Suryo Merasa Dijerumuskan Basuki soal Pemindahan Stadion Lebak Bulus

Kompas.com - 23/06/2014, 18:12 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo merasa dijerumuskan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan pemindahan Stadion Lebak Bulus ke Taman Bersih, Manusiawi, Wibawa (BMW) di Sunter, Jakarta Utara. Menurut Roy, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan lahan bermasalah sebagai pengganti lahan Stadion Lebak Bulus yang akan digusur untuk dibangun depo mass rapid transit (MRT).

"Karena itu tanah yang diajukan Pemprov DKI kepada kami maka dengan itulah kami dari Kemenpora bersikap menunggu proses yang ada, jadi kami mohon maaf untuk masyarakat DKI Jakarta, yang menyebabkan macet DKI Jakarta, kami tegaskan itu bukan karena kami, justru kami ini malah akan dijerumuskan, akan diberikan lahan yang sesungguhnya dipertanyakan," kata Roy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Roy mengecek ke KPK apakah benar ada laporan terkait lahan BMW tersebut yang masuk ke lembaga antikorupsi itu. Menurut Roy, pihak KPK membenarkan bahwa pelepasan lahan BMW sudah pernah dilaporkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto kepada KPK.

Roy mengatakan, pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk Pemprov DKI Jakarta memindahkan Stadion Lebak Bulus ke Taman BMW tersebut. Menurut Roy, pihaknya baru akan mengeluarkan rekomendasi jika status taman BMW ini sudah bersih atau clear.

"Bahwa nanti kalau sudah clear dari KPK salah satunya, karena kami harus verifikasi ini ke BPN, ke Kemenkeu, kami juga harus verifikasi ke KemenPU, semuanya clear, baru kita akan keluarkan rekomendasi," katanya.

Sekadar informasi, Pemprov DKI Jakarta berencana merobohkan Stadion Lebak Bulus untuk pembangunan depo MRT di DKI Jakarta. Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta akan membangun stadion bertaraf internasional di lahan Taman BMW. Namun, pembangunan ini terhambat karena adanya masalah sertifikasi tanah.

Badan Pertanahan Nasional belum bisa mengeluarkan sertifikat tanah lantaran masih ada kasus sengketa di lahan seluas 66,6 hektar itu. Masalah pembebasan lahan untuk taman BMW ini juga pernah dilaporkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto kepada KPK. Prijanto menuding mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sengketa lahan Taman BMW yang belum selesai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com