Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kegelisahan Mahfud Sebelum Pilih Dukung Prabowo daripada Jokowi

Kompas.com - 20/06/2014, 19:14 WIB
Kontributor Bengkulu, Firmansyah

Penulis


BENGKULU, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku gelisah luar biasa sebelum memutuskan bergabung dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ini disampaikannya saat meresmikan kantor MMD Initiative wilayah barat di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014).

"Waktu pertama kali dukung Prabowo, saya gelisah luar biasa," kata Mahfud.

Kegelisahan tersebut, jelas dia, timbul akibat banyaknya kritik yang mempertanyakan mengapa ia justru membelot mendukung capres yang terlibat kasus pelanggaran HAM berat. Ia melanjutkan, di tengah kegelisahan itu, dia harus menentukan pilihan karena sebagai Muslim harus punya pilihan dalam urusan kepemimpinan.

"Agama mengajarkan umat harus memiliki pimpinan karena jika tak memiliki pemimpin, maka lebih berbahaya sebuah bangsa itu," lanjut dia.

Ada dua calon, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Seobyektif mungkin ia berpikir, berdiskusi dengan banyak pilihan melalui segala pendekatan. Akhirnya, Mahfud memutuskan bergabung dengan Prabowo-Hatta.

"Secara manusiawi, tak ada pemimpin yang ideal dari kedua pasangan ini. Namun, saya memilih yang paling kecil mudaratnya. Sesuai usul fikih, kalau engkau menghadapi dua pilihan yang sama-sama tidak baik, maka pilihlah yang tidak baiknya lebih sedikit, atau baiknya lebih banyak kita pilih, akan lebih berbahaya jika tak ada pemimpin," ujar Mahfud.

Isu HAM merupakan pertimbangan utama sebelum Mahfud memutuskan bergabung dengan Prabowo, meski ia mengelak dengan alasan perdebatan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan masih belum menemukan titik final.

"Prabowo masih bisa diperdebatkan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM. Ini juga bagian perenungan panjang saya, sementara dari sisi kecerdasan, loyalitas pada bangsa tak memiliki cacat, satu-satunya sandungan Prabowo adalah isu pelanggaran HAM," ujar dia.

Sementara itu, menimbang Joko Widodo, ia mengatakan, selama dua tahun memimpin Jakarta, ia melihat tak ada hal substantif yang ditelurkan Joko Widodo. Tak ada visi besar dari Jokowi untuk membangun bangsa besar seperti Indonesia.

"Kalaupun sekarang memiliki visi misi capres, bisa jadi itu dibuat oleh tim," katanya. Ia menilai Jokowi terlalu lemah dan banyak dikendalikan. "Kita tak ingin menspekulasikan negara ini kepada orang yang lemah dan tak jelas," demikian ujar Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Nasional
Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Nasional
Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com