Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemred Obor Rakyat : Prabowo Belum ada Bahan Untuk di Komentari

Kompas.com - 14/06/2014, 14:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Redaksi tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono membantah dirinya adalah pendukung calon presiden Prabowo Subianto meski menerbitkan tabloid yang hanya mengritik Jokowi. Kendati demikian, kepada wartawan, Setyardi tak mau berkomentar apa pun soal Prabowo.

"Saya no comment. Saya belum punya bahan untuk dikomentari," ujar Setyardi kepada wartawan usai acara diskusi di Jakarta, Sabtu (14/6/2014).

Setyardi menjawab pertanyaan wartawan soal penilaiannya akan sosok Prabowo. Sebelumnya, dia menjabarkan bahwa sosok Jokowi di matanya adalah sebagai sosok yang tidak amanah karena telah mengingkari janjinya sendiri untuk tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Setyardi juga menyebut Jokowi sebagai "capres boneka". Istilah itu pun menjadi judul utama halaman muka di tabloid Obor Rakyat jilid perdana.

"Ini hasil kontemplasi saya sebagai jurnalis. Saya anggap bahwa pak Jokowi capres boneka. Bu Mega sendiri yang mengatakan bahwa pak Jokowi petugas partai," ucap Setyardi.

Setyardi lalu menjelaskan alasannya hanya mengangkat kritik terhadap Jokowi seorang di dalam tabloidnya. Menurut dia, saat penyusunan hingga penerbitan tabloid Obor Rakyat jilid I dan II, baru Jokowi yang dideklarasikan secara resmi sebagai calon presiden.

"Ini terbit awal Mei, Prabowo belum (deklarasi). Nah sekarang kan sudah (deklarasi), nanti saya juga akan mengritik Prabowo," imbuh Setyardi yang mengaku belum mengetahui kapan tabloid Obor Rakyat akan kembali terbit itu.

"Mudah-mudahan (terbit lagi) karena ini tergantung kemampuan. Ini semua kan investasi. Kemampuan finansial," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah tabloid atas nama Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid berupa hujatan Jokowi-JK, tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.

Dalam tabloid edisi kedua itu, berita utamanya mengangkat topik tentang "1001 Topeng Pencitraan". Di dalamnya masih berisi hujatan terhadap Jokowi.  Kasus ini sudah dilaporkan tim Jokowi-JK ke Badan Pengawas Pemilu. Badan Intelijen Negara (BIN) juga turun mengusut beredarkan tabloid ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com