Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Nilai Anas Giring Kasusnya ke Ranah Politik

Kompas.com - 12/06/2014, 11:42 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdakwa kasus dugaan korupsi Anas Urbaningrum berusaha menggiring kasusnya ke ranah politik. Hal itu disampaikan jaksa saat menanggapi nota keberatan atau eksepsi Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

"Dengan kepiawaiannya dalam berorasi, terdakwa berusaha menggiring forum persidangan masuk format politik dengan gunakan bahasa politik, gestur, dengan logika politik, sentimen politik," ujar Jaksa.

Menurut Jaksa, hal itu terlihat dari upaya Anas mendramatisir peristiwa politik yang menyertai proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Jaksa menilai Anas berusaha membangun opini bahwa ia hanya korban pertarungan politik. Dengan demikian, seolah-olah persidangan menjadi bagian dari skenario politik.

"Terdakwa secara sadar, sistematis dan terukur berusaha sangat keras membius panggung hukum persidangan yang terhormat dipaksa masuk skema politik," lanjut Jaksa.

Jaksa menegaskan, pihaknya tak akan ikut terbawa suasana politik yang berusaha dibangun oleh Anas dan tetap akan bekerja dalam koridor hukum.

Sebelumnya, dalam eksepsinya, Anas menilai kasusnya bermuatan politis. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menceritakan rangkaian peristiwa politik sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Anas mengaku yakin akan menjadi tersangka setelah diminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat saat itu agar berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK. Pidato SBY itu disampaikan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (8/2/2013) malam, sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Anas juga menyinggung Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, yang mengaku sudah mendapatkan informasi Anas bakal menjadi tersangka pada Kamis (7/2/2013). Kemudian, beredar dokumen draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com