Mantan KSAD: Jangan Cederai Reformasi TNI Selama 15 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo, mengingatkan agar TNI tetap menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini disampaikannya terkait dugaan keterlibatan oknum TNI aktif dalam pendataan preferensi pilihan warga atas calon presiden dan wakil presiden.

Adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu meminta tiap anggota TNI aktif tetap menjunjung tinggi sikap yang sudah diperjuangkan dan dijalankan TNI sejak era reformasi bergulir.

"Sebaiknya apa yang dijalani TNI selama 15 tahun setelah reformasi ini terus... bahwa TNI milik negara bukan satu golongan saja. Oleh sebab itu, netralitas TNI harus dijaga," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini saat ditemui di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (5/6/2014).

Pramono kecewa terhadap munculnya pemberitaan tentang dugaan keterlibatan bintara pembina desa (babinsa) di Jakarta Pusat yang mendata preferensi pilihan warga. Menurut dia, hal itu dapat mencoreng citra TNI.

"Ya, berpihak atau pengarahan TNI aktif tidak boleh. Pertama, mencederai apa yang sudah dilakukan pada saat reformasi. Kita katanya reformasi, TNI tidak boleh melakukan politik praktis. Kalau dilakukan, ya silakan TNI mengambil keputusan," kata purnawirawan bintang empat ini.