Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Panglima TNI Harus Jelaskan ke Publik Dugaan Babinsa Tidak Netral

Kompas.com - 06/06/2014, 15:29 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko harus memberi keterangan kepada masyarakat terkait kabar oknum Bintara pembina desa (Babinsa) yang mengarahkan masyarakat memilih calon presiden tertentu.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengatakan, penjelasan itu penting agar permasalahan menjadi jelas dan tidak berkembang jauh.

"Sebenarnya kalau berkenan, Panglima TNI bisa membuat pernyataan terkait dengan ini. Intinya, supaya ini tidak terus-menerus menjadi pergunjingan. Jadi semua pihak melakukan segala daya upaya agar pemilu kita betul-betul demokratis dan tidak dicurigai orang," ujar Nelson di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2014).

Nelson mengatakan, meski berharap inisiatif TNI, pihaknya tetap akan mengusut dugaan adanya ketidaknetralan oknum TNI itu. Untuk itu, dia akan meminta keterangan beberapa pihak.

Langkah lain, lanjutnya, Bawaslu juga meminta pihak-pihak terkait menelusuri kebenaran dari pemberitaan yang berkembang tersebut.  

"Mungkin mereka tidak mendukung satu pasangan calon tertentu, tapi karena mereka itu tentara, ini bisa menimbulkan praduga yang tidak bagus. Barang bukti belum ada, masih katanya-katanya," ujar Nelson.

Sebelumnya, seorang warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku Babinsa pada Sabtu (31/5/2014) lalu. Pria itu juga mengaku berdinas di bawah kontrol Koramil.

Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat Letnan Kolonel Infantri Yudi Pranoto, Kamis (5/6/2014) mengatakan, telah terjadi kesalahpahaman antara warga dan anggota Babinsa.

Yudi membantah pemberitaan di media bahwa seorang anggota Babinsa mendata pilihan warga terhadap dua pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelang Pilpres 2014. Yudi memastikan, kedatangan Babinsa ke lingkungan tempat tinggal warga hanyalah tugas rutin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com