Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tak Butuh Presiden Ganteng, Berpidato Panjang, yang Penting Berbuat"

Kompas.com - 04/06/2014, 18:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Pemimpin negara ke depan diharapkan pekerja keras yang jujur dan tulus. Pemimpin baru tak perlu banyak berkata-kata dengan orasi banyak hal, sebaliknya harus berkata-kata dengan perbuatan dan tindakan nyata.

Fungsionaris Partai Golkar Ais Anantama Said ketika dihubungi wartawan, Rabu (4/6/2014), mengatakan, keunggulan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan capres Prabowo Subianto terletak pada hal tersebut.

"Masyarakat butuh pemimpin seperti Jokowi. Orasi tak perlu panjang lebar, yang penting berbuat," kata anak mantan Menteri Kehakiman Ali Said itu, seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut dia, Jokowi adalah jawaban atas kemandekan kepemimpinan nasional saat ini yang terlalu banyak berbicara, tetapi sedikit dalam perbuatan. Masyarakat menunggu pemimpin bersahaja, sederhana, tetapi menunjukkan kinerja bagus yang nyata.

"Tak butuhlah pidato, wajah presiden yang ganteng, atau apa yang lain. Kita butuh pemimpin yang beri contoh, bagaimana harus bekerja," kata Ais.

Hal itu disampaikan Ais untuk merespons polemik yang membandingkan antara pidato Prabowo dan pidato Jokowi saat deklarasi damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selama menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi lebih banyak bekerja di lapangan atau blusukan untuk melihat permasalahan dan kinerja jajarannya. Adapun Prabowo belum memiliki pengalaman di pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com