Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Curhat Pengalamannya Ditelikung TNI/Polri Saat Pemilu 2004

Kompas.com - 02/06/2014, 14:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku punya pengalaman pahit dalam Pemilihan Presiden 2004 lalu. SBY yang saat itu maju sebagai calon presiden berdampingan dengan Jusuf Kalla mengaku telah ditelikung kubu TNI/Polri yang tidak netral dan berpihak ke salah satu kandidat calon presiden.

"Dalam Pemilu 2004, meskipun secara umum pemilunya damai dan demokratis, dan itu tonggak sejarah, kita bangga. Tapi ada catatan, ada beberapa. Sebagian berkaitan dengan TNI/Polri, maka tepat kalau saya sampaikan di hadapan para petinggi TNI/Polri untuk menjadi pelajaran," ujar Presiden dalam pertemuan perwira tinggi TNI/Polri di Kementerian Pertahanan, Senin (2/6/2014).

Presiden mencontohkan, ketika itu ada seorang perwira menengah Polri di hadapan sebuah komunitas dan disiarkan oleh televisi melarang anggotanya untuk memilih calon presiden tertentu. Selain itu, Presiden juga menyinggung sebuah rapat pimpinan TNI/Polri yang melarang memilih partai tertentu.

"Biarkan ini jadi masa lalu kita, karena saya yakin saudara tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, utamanya pilpres. Hal itu sudah lama saya maafkan," ujar SBY sambil menatap lurus ke hadapan 200 perwira tinggi TNI/Polri itu.

SBY mengaku tak menjegal karier para perwira itu meski pada 2004 dia terpilih sebagai presiden. Para perwira itu, sebut SBY, bahkan kini sudah memiliki karier yang baik hingga menjadi jenderal. Namun, SBY mengingatkan agar hal seperti itu tidak terulang pada tahun 2014.

"Meski kita sudah memaafkan, forgive but not forget. Maka, mari kita buat, Pak Prabowo-Hatta Rajasa, serta Jokowi-JK mendapatkan kesempatan untuk melakukan kompetisi secara damai, secara sehat, secara bermartabat, dan secara berkualitas," ucap Presiden SBY.

Pemaparan yang dilakukan SBY ini dilakukannya untuk mengingatkan perlunya netralitas TNI/Polri. SBY mengaku menerima informasi yang valid soal adanya pihak calon presiden yang menarik dukungan dari jenderal aktif. SBY pun meminta agar jenderal aktif yang tergoda terjun ke dunia politik lebih baik mengajukan surat pengunduran diri kepadanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com