Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Peserta Konvensi Rendah Jadi Alasan Demokrat Bidik Sultan

Kompas.com - 14/05/2014, 11:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya membidik Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai bakal capres karena hasil konvensi calon presiden Partai Demokrat tak memuaskan. Hasil survei terakhir menunjukkan bahwa elektabilitas peserta konvensi sangat jauh jika dibandingkan dua bakal capres yang ada, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Konvensi ini bagus sudah berjalan, kami menyadari tokoh-tokoh peserta konvensi ini sangat layak. Kalau disandingkan elektabilitasnya dengan dua calon yang ada, masih terlalu berjarak. Jaraknya terlalu ekstrem," kata Amir, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/5/2014) pagi.

Hasil konvensi Partai Demokrat sudah diketahui pada Minggu (11/5/2014). Peserta konvensi pun sudah mengetahui elektabilitasnya masing-masing. Namun, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono baru akan mengumumkan hasil konvensi itu secara resmi pada Kamis (15/5/2014).

Menurut Amir, dari hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, elektabilitas Sri Sultan Hamengku Buwono X mencapai angka 15 persen. Elektabilitas Sri Sultan hanya berada di bawah Jokowi sebesar 25-26 persen dan Prabowo Subianto 17-18 persen.

"Kami juga melihat masih ada potensi pemilih golput 41 persen," ucapnya.

Namun, Amir mengatakan, Demokrat baru melempar wacana mencapreskan Sri Sultan untuk melihat respons partai-partai yang belum memutuskan sikap terkait koalisi. Jika terealisasi, Demokrat akan menduetkannya dengan peserta konvensi. Jika ternyata wacana ini tidak mendapatkan sambutan, Demokrat akan memilih sikap netral dalam pemilihan presiden mendatang.

"Kami tidak akan bergabung ke dua poros yang sudah ada (Jokowi dan Prabowo)," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com