Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tawari PBB dan PKPI Gabung Koalisi

Kompas.com - 10/05/2014, 01:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menawarkan kesempatan kepada Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk menjadi mitra koalisi partai, meskipun kedua partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen oleh Komisi Pemilihan Umum.

"PBB dan PKPI, kami tetap ajak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Kerja keras yang telah dilakukan kita apresiasi. Mudah-mudahan pemilu mendatang tetap eksis," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Nurpati saat menyampaikan kesan penyelenggaraan pemilu di Gedung KPU, Sabtu (10/5/2014).

Untuk diketahui, perolehan suara yang diraih Partai Demokrat sebesar 12.728.913 atau 10,19 persen, sedangkan perolehan suara PBB 1.825.750 dan PKPI 1.143.094.

Andi mengatakan, Demokrat ingin membangun mitra koalisi partai politik besar pada saat pemilu presiden nanti. Untuk itu, Demokrat mengajak partai politik yang ingin mengulang kesuksesan koalisi sebelumnya.

Ia menambahkan, Demokrat memiliki pengalaman panjang dalam koalisi dan menghadapi kontestasi pemilu.

Ketika Pemilu 2004 lalu, partai yang saat itu baru saja keluar hanya mendapatkan 7 persen suara saat pileg. Dengan perolehan suara itu, Demokrat dapat mengajukan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai capres.

Kemudian, ketika 2009, meski dapat mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Demokrat tetap menggandeng partai lain. "Kalau ada partai yang ingin membuat koalisi kecil, kami tetap buka koalisi besar," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com