KPK Cecar Suryadharma Seputar Pemondokan Haji yang Tak Layak

"Jadi, pada hari ini, saya dimintai keterangan KPK berkaitan dengan penyelenggaraan haji tahun 2012-2013, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan katering, pengadaan perumahan di Arab Saudi," kata Suryadharma di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (6/5/2014), seusai dimintai keterangan.

Suryadharma mengaku ditanya tim penyelidik KPK mengenai kondisi pemondokan yang tidak layak bagi jemaah haji di Arab Saudi. Dia mengaku baru tahu mengenai kondisi pemondokan yang tidak layak tersebut setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan haji, tepatnya sekitar empat atau lima hari setelah penyelenggaraan haji 2012 selesai.

"Kira-kira H-4, H-5, saya lakukan evaluasi, meminta laporan dari tim perumahan, tim katering, dari Komisi Pengawas Haji Indonesia, dari Irjen, dari tim kesehatan, termasuk dari tim keamanan yang berkaitan dengan tugas masing-masing. Di situlah muncul persoalan, antara lain ada perumahan yang dikategorikan jelek," paparnya.

Menurut Suryadharma, pihaknya terpaksa mengambil kompleks pemondokan yang ternyata tidak layak tersebut karena terdesak waktu dan adanya persaingan memperebutkan pemondokan rumah yang layak dengan negara-negara lain.

"Perumahan itu ada di satu orang yang memiliki rumah banyak itu, misalnya mengatakan ini yang baik, ini yang kurang baik. Kita diminta ambil semuanya atau tidak diambil semuanya. Nah, tim perumahan merasa terdesak karena kita kan terikat sama waktu, sama pesaing-pesaing dari negara lain yang juga membutuhkan rumah," ujar Suryadharma.

Lebih jauh, mengenai proyek haji ini, Suryadharma menyerahkannya kepada KPK. Ia mengakui, tidak mudah mengawasi secara detail hingga ke bawah untuk proses penyelenggaraan haji dengan jemaah sekitar 194.000 orang.

"Itu saya serahkan semuanya kepada pihak KPK, yang pada saat ini melakukan penyelidikan. Saya tidak bisa menjangkau terlalu detail, ke bawah, karena penyelenggaraan haji dengan total 194.000 haji itu bukan pekerjaan yang mudah," katanya.

Penyelidikan proyek haji

Penyelidikan proyek haji yang dilakukan KPK berfokus pada tiga hal. Pertama, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Kedua, pengadaan barang dan jasa terkait akomodasi haji. Ketiga, fasilitas haji yang diberikan kepada pihak tertentu, dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Terkait penyelidikan proyek haji ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak. Mereka yang sudah diminta keterangannya antara lain adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu; dua anggota DPR, yakni Jazuli Juwaini dan Hasrul Azwar; serta sejumlah pegawai Kementerian Agama.

Setelah memberikan keterangan beberapa waktu lalu, Anggito mengakui ada masalah dalam operasional pengadaan akomodasi haji. Dia mengaku ditanya seputar prosedur dan regulasi yang berkaitan dengan pengadaan katering, pemondokan, dan transportasi calon haji.