Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kumpul di Restoran, Elite PDI-P dan PPP Bahas Koalisi

Kompas.com - 06/05/2014, 16:38 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan melakukan penjajakan koalisi sambil santap siang di salah satu restoran di Hotel Gran Mulia, Jakarta, Selasa (6/5/2014). Sekretaris Jendreral PPP M Romahurmuziy alias Romy mengatakan, agenda santap siang tersebut diselingi obrolan politik.

"Makan-makan aja. Obrolannya, ya tentu ada obrolan politik tentang situasi nasional," kata Romy seusai pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu.

Romy mengatakan, pertemuan dengan para elite PDI-P itu sebagai tindak lanjut atas pertemuan antara Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Seoekarnoputri dan mantan Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz, serta pertemuan antara bakal calon presiden PDI-P Joko Widodo dengan Ketua Majelis Syariah PPP, Kiai Maimun Zubair.

Meski demikian, ia menyebut pertemuan ini masih sebatas komunikasi politik. Pertemuan ini, kata dia, akan disampaikan sebagai sebuah pandangan dalam rapat pimpinan nasional yang sedianya dilaksanakan tanggal 10 Mei mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk meningkatkan komunikasi politik antara kedua partai. Dia pun mengatakan, PDI-P tak akan ikut campur mengenai keputusan koalisi PPP yang dilakukan secara organisasi.

"Apa pun keputusan resmi PPP, kami akan menghormati," kata Tjahjo.

Selain Romy dan Tjahjo, beberapa petinggi PPP juga terlihat hadir dalam pertemuan itu. Mereka adalah Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Majelis Pakar PPP Barlianta Harahap. Adapun perwakilan PDI-P yang hadir adalah Wasekjen PDI-P Eriko Sotarduga dan Ketua DPP PDI-P Effendy Simbolon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com