Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ardi Bakrie Anggap Tak Ada Masalah soal Iklan Jokowi

Kompas.com - 09/04/2014, 13:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Direktur Viva.co.id Anindra Ardiansyah Bakrie atau akrab disapa Ardi Bakrie menyayangkan sejumlah pemberitaan di media massa yang seolah memojokkan dirinya terkait kemarahannya setelah muncul iklan bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi di laman Viva.co.id. Ardi menganggap tidak ada masalah terkait sikapnya itu.

"Itu bukan masalah. Itu kan yang dimainkan oleh media, karena kalian tahu, bahwa Indonesia itu, susah liat orang senang, tapi senang liat orang susah," kata Ardi saat ditemui usai menyalurkan suaranya dalam Pileg di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 di SD 02 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014).

Ardi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengirimkan surat elektronik (email) kepada internal Viva.co.id terkait munculnya iklan kampanye Jokowi. Hanya, ia membenarkan bahwa alamat email yang digunakan untuk mengirim surat elektronik itu merupakan miliknya.

"Silakan menilai itu buatan saya atau bukan, tapi siapapun yang buat saya berterima kasih," kata Ardi.

Ardi menilai, pembuat email itu pintar dan telah mengedepankan independensi. Menurutnya, pembuat email mengetahui jika di kolom itu tidak diperbolehkan untuk meletakkan iklan kampanye politik dari partai mana pun.

Ia menjelaskan, Viva.co.id telah menyediakan kolom khusus bagi parpol di sisi kiri dan sisi kanan untuk kampanye. Sementara, sisi tengah dikhususkan untuk kolom advertorial non-parpol. "Kalau kolom kanan dan kiri silakan jualan. Makanya pintar yang bikin (email). Yang namanya redaksi harus independen, ini boleh ini tidak," ujarnya.

Setelah kasus itu muncul, Ardi mengaku belum mengganti password email miliknya. Ia membantah jika emailnya diretas oleh pihak tertentu. Namun, saat disinggung siapa saja yang mengetahui password emailnya, ia tak mau menjawab dan meninggalkan kerumunan wartawan.

Sebelumnya, kemarahan Ardi ke internal perusahaanya diungkap salah satu Kompasianer. Berikut isi surat elektronik tersebut:

"Para Direksi, khususnya Pemred,

Saya yakin banget di tmpat kita telah disusupi orang yang hatinya tidak satu arah dengan perusahaan yang pernah saya sampaikan.

Kalau keyakinan saya salah mengenai penyusupan, tandanya pada bodoh saja semua yang kerja disitu kalau tidak melihat kesalahan ini.

Baru saja saya lihat, mungkin selama satu jam, di tempat paling sakral kita, yaitu di bagian foto yang selalu berganti-ganti, ada gambar Jokowi coblos no. 4.

Persis sekali seperti iklannya yang ditaruh di sebelah kanan yang memang bagian advertising. Ide siapa sih ?? Bodoh sekali!!! Pura-pura ngga ngerti, sengaja, apa emang dibayar sm partai lain untuk melakukan itu di tempat yang paling sakral itu??

Kalau mengenai iklan PDIP yang ada di sebelah kanan itu, saya bisa sedikit mengerti karena maksudnya berjualan di tmpat jualan, bukan di bagian redaksional.  Walaupun saya  juga  tidak suka dan tolong utk diganti sekarang.  Materi akan saya attachkan pada email ini dan berikutnya untuk dipasangkan berganti gantian disitu.  Thx.

Apabila ada yang tidak suka akan kebijakan saya ini, silahkan ajukan surat resignation sebelum ayam berkokok besok pagi. Lebih cepat lebih bagus. Saya benci orang2 munafik atau pun orang bodoh yang tidak loyal.

PS:

Saya emailkan dgn gmail krna bisa di attach file lebih besar, bukan karena saya takut.

Kalau hubungannya mengenai orang tua yang di dzolimi, ngga ada takutnya saya. semua halal!!!

Rgds,"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com